Tanggapan Komisi IV DPRD Lahat Mengenai Jaminan Kesehatan di Lahat

Hal ini terlihat dengan tercapainya Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta dengan Program JKN-KIS pada tahun 2019 lalu.

Tanggapan Komisi IV DPRD Lahat Mengenai Jaminan Kesehatan di Lahat
kompas.com
bpjs-kes 

SRIPOKU.COM, LAHAT -- Pemkab Lahat memberikan kemudahan dalam mengakses pelayanan kesehatan 

Hal ini terlihat dengan tercapainya Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta dengan Program JKN-KIS pada tahun 2019 lalu.

Memasuki tahun 2020, Universal Health Coverage (UHC) masih menunggu kelanjutan lantaran mengalami beberapa kendala.

Untuk mengatasi hal tersebut Pemkab Lahat dan BPJS Kesehatan mengadakan audiensi untuk membahas kesinambungan program ini di bumi seganti setungguan.

Menanggapi hal ini Sekretaris Kominisi IV DPRD Lahat, Lion Faisal, mengatakan, program jaminan kesehatan ada aturannya.

dan aturan tersebut, harus ditaati.

“Mesti ada terobosan untuk peningkatan pelayanan masih dalam naungan JKN-KIS. Kami dari DPRD Kabupaten Lahat menunggu yang terbaik. Mulai hari ini saya minta dinas yang terkait seperti Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dapat segera mengisi data program yang dari Pemerintah pusat (PBI APBN DTKS), berapa globalisasi data yang ada. Agar kita dapat menghitung kesediaan anggaran yang ada.” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Lahat, Lion Faisal, Selasa (13/1/2020).

Menurut dia, pola pikir dirinya harus kembalikan lagi kepada BPJS Kesehatan.

“Mindset saya kembali lagi kepada BPJS Kesehatan, dengan adanya terobosan dan pola yang nantinya ada MOU disana, tidak keluar dan masih dalam naungan Program JKN-KIS di BPJS Kesehatan”. imbuh Lion.

Sementara itu, Eka Susilamijaya Kepala BPJS kesehatan juga menyatakan bahwa kepesertaan ke dalam program JKN bersifat wajib.

Halaman
123
Editor: Yandi Triansyah
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved