Ahmad Yani Goyang Kaki

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut KPK, bila Bupati Muaraenim non aktif Ahmad Yani memang berperan dalam komitmen fee terhadap proyek yang ada di PU.

Ahmad Yani Goyang Kaki
TRIBUN SUMSEL/ARDIANSYAH
Terdakwa kasus suap proyek bupati Muaraenim Non Aktif Ahmad Yani ketika akan duduk di kursi pesakitan, Kamis (26/12/2019). 

PALEMBANG, SRIPO -- Bupati Muaraenim non aktif Ahmad Yani menjalani sidang perdana kasus suap di Pengadilan Tipikor, Kamis (26/12). Persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksi Penuntut Umum (JPU) KPK.

Saat persidangan berlangsung, ada kejadian unik yang dilakukan oleh Ahmad Yani di hadapan majelis hakim. Tepatnya saat JPU KPK membacakan dakwaan terhadap dirinya.

Secara spontan Ahmad Yani tampak santai ongkang-ongkang kaki (goyang kaki) selama beberapa detik seraya memegang kertas kopian dakwaan terhadapnya. Namun belum sempat ditegur oleh majelis hakim, ia tersadar dan segera menghentikan perbuatannya.

Saat ditemui usai persidangan, Ahmad Yani enggan berkomentar dan bergegas untuk pergi meninggalkan awak media yang berusaha mendekatinya. "No Comment," kata Ahmad Yani seraya berjalan pergi menuju sel tahanan sementara di Pengadilan Tipikor Palembang.

Tak hanya Ahmad Yani saja, A Elfin MZ Muchtar selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, juga menjalani sidang atas kasus yang sama. Dengan berkas terpisah, keduanya secara bergantian mendengarkan dakwaan yang dibacakan JPU KPK dihadapan majelis hakim yang diketuai Erma Suharti.

Dalam persidangan Jaksa KPK secara bergantian membacakan dakwaan terhadap Bupati Muaraenim non aktif Ahmad Yani di muka persidangan. Dalam dakwaan jaksa KPK, Bupati Muaraenim non aktif Ahmad Yani selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara bersama-sama dengan A Elfin Muchtar, Ilham Sudiona, Ramlan Suryadi, Aries HB di rentang waktu antara bulan Desember 2018 sampai dengan bulan September 2019, bertempat di Jalan Komplek BCA Muaraenim, di Perumahan Citra Grand City Cluster Orchard Blok A5 Nomor 01 Kota Palembang, di Perumahan Cluster Pavillion Kota Palembang, di parkiran mobil daerah Sudirman Talang Jawa dekat Bank BNI Kabupaten Muara Enim, di salah satu rumah makan di Kota Palembang, di salah satu rumah makan di Kabupaten Muara Enim, di Salon Mobil JDM di Kota Palembang, Rumah Makan Bakmi Aloi Jalan Alang Alang Lebar Palembang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa.

Sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang dalam bentuk Dollar Amerika sejumlah USD35.000 dan dalam bentuk rupiah sejumlah total Rp 22 miliar serta dua unit kendaraan roda empat berupa satu unit mobil pickup merk Tata Xenon HD single cabin warna putih dan satu unit Mobil SUV Lexus warna hitam Nopol B 2662 KS dari terdakwa Robi.

"Padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Terdakwa selaku Bupati Muaraenim bersama-sama dengan A Elfin MZ Muchtar, Ilham Sudiono, Ramlan Suryadi dan Eries HB menerima hadiah yang diberikan agar Robi mendapatkan proyek di dinas PUPR Kabupaten Muaraenim tahun 2019. Sebagai realiasasinya, ada komitmen fee 15 persen dari rencana pekerjaan 16 paket proyek yang terkait dengan dana aspirasi DPRD Kabupaten Muaraenim di dinas PUPR Tahun Anggaran 2019," baca JPU KPK dimuka persidangan, Kamis (26/12).

Lanjut Jaksa penuntut, hal ini bertentangan dengan kewajiban terdakwa Ahmad Yani selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yakni selaku Bupati Kabupaten Muaraenim sebagaimana diatur dalamPasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Dalam dakwaan Jaksa Penuntut KPK, bila Bupati Muaraenim non aktif Ahmad Yani memang berperan dalam komitmen fee terhadap proyek yang ada di PU.

Meski di persidangan sebelumnya sebagai saksi, Ahmad Yani mengaku tidak tahu, lupa dan tidak ingat, ternyata di dakwaan Jaksa KPK Ahmad Yani juga yang memerintahkan sejumlah bawahannya untuk mencari kontraktor yang berani memberikan fee besar atas proyek yang akan dikerjakan. Fee tersebut, harus diberikan di muka sebesar 10 persen dari 15 persen komitmen fee yang telah diminta terhadap kontraktor yang diberikan proyek di dinas PU PR.

Halaman
123
Editor: Soegeng Haryadi
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved