PT KAI (Persero) Divre III Palembang Terus Tingkatan Pembangunan Sarana

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional (Divre) III Palembang terus berbenah dengan melakukan perluasan fasilitas untuk menunjang

PT KAI
PT KAI (PERSERO) DIVISI REGIONAL III PALEMBANG TERUS TINGKATKAN PEMBANGUNAN PRASARANA 

PT KAI (PERSERO) DIVISI REGIONAL III PALEMBANG TERUS TINGKATKAN PEMBANGUNAN PRASARANA

SRIPOKU.COM - Untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan angkutan publik yang aman dan nyaman, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional (Divre) III Palembang terus berbenah dengan melakukan perluasan fasilitas untuk menunjang peningkatan kapasitas angkutan penumpang dan barang.

Pengembangan prasarana ini merupakan salah satu program investasi untuk menggurangi beban jalan raya dan menjadikan kereta api sebagai tulang punggung angkutan penumpang dan barang di Sumatera Selatan serta mendukung Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang angkutan batu bara nomer 540/2359/DESDM/2018.

Manager Humas Divre III Palembang Aida Suryanti menyampaikan saat ini PT KAI (Persero) Divre III Palembang sedang meningkatkan pembangunan prasarana di wilayah Lahat dan Muara Enim.

Peningkatan prasarana ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas angkut, meningkatkan keselamatan, mempersingkat waktu perjalanan KA, dan hal penting lainnya akan mendukung pergerakan perekonomian masyarakat setempat secara jangka panjang.

PT Kereta Api Indonesia sebagai salah satu BUMN yang sering mendapatkan predikat terbaik, dalam pengelolaan pengembangan proses bisnisnya tentu tidak memiliki riwayat menyerobot tanah yang bukan miliknya. PT KAI mempunyai jutaan hektar lahan, baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum, tentu PT KAI juga mempunyai dokumen aset salah satunya berupa Grondkaart.

Dikutip dari tempo.co dalam diskusi Ngobrol@Tempo dengan tema “Keabsahan Grondkaart di Mata Hukum” pada Kamis, 6 Desember 2018 di Ballroom Singosari, Hotel Borobudur, Jakarta. Grondkaart merupakan produk hukum masa lalu yang bersifat tetap seperti halnya akta kelahiran atau pernikahan,” sehingga bisa dijadikan sebagai alas hak yang kuat dan sempurna ujar Prof. Djoko Marihandono, Ahli Sejarah dan Dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dalam.

Dalam momen yang sama, Dr. Iing R. Sodikin Arifin, Tenaga Ahli Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengungkapkan bila pada dasarnya Grondkaart sebagai alas hak yang kuat dan sempurna adalah petunjuk bahwa tanah atau lahan tersebut ada yang memiliki.

“Tanah aset perusahaan kereta api negara (SS) diuraikan dalam Grondkaart dan diserahkan penguasannya kepada SS. Berdasarkan S.110/1911 jo S.430/1940 tanah Grondkaart adalah hak beheer (penguasaan) milik SS,” ujarnya.

Selain itu Groundkaart juga didukung oleh surat Menteri Keuangan No. B-II/MK.16/1994 tanggal 24 Januri 1995 yang ditujukan kepada Kepala BPN yang berisi dua poin pokok. Poin pertama berbunyi tanah-tanah yang diuraikan dalam Grondkaart pada dasarnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai aktiva tetap Perumka, berkenaan dengan hal itu maka tanah-tanah tersebut perlu dimantapkan statusnya menjadi milik atau kekayaan Perumka yang saat ini PT KAI (Persero).

Poin kedua menyatakan bahwa terhadap tanah perumka yang diduduki pihak lain yang tidak berdasarkan kerjasama dengan Perumka, supaya tidak menerbitkan sertifikat atas nama pihak lain apabila tidak ada izin atau persetujuan dari Menteri Keuangan.

Setiap dilaksanakan pengembangan prasarana penunjang angkutan kereta api, PT KAI terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat dan pihak-pihak terkait melalui beberapa tahapan sesuai ketentuan, termasuk memberikan informasi terkait aturan kompensasi yang berlaku di PTKAI baik itu dilahan milik PTKAI maupun lahan baru, tentunya pendekatan secara persuasif menjadi pilihan kami, tutup Aida

Editor: Welly Hadinata
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved