Rubrik Opini: Pemerintahan Daerah di Era Disrupsi

Akhir-akhir ini kita sedang menghadapi fenomena disrupsi, sementara itu sebagian besar ang­gota masyarakat di daerah masih awam mendengar istilah itu.

Istimewa
Dr. Ir. H. Abdul Nadjib S,.MM (Dosen FISIP UNSRI Palembang / Pemerhati Kebijakan Publik Daerah). 

SRIPOKU.COM - Akhir-akhir ini kita sedang menghadapi fenomena disrupsi, sementara itu sebagian besar ang­gota masyarakat di daerah masih awam mendengar istilah itu. Dalam kamus besar Bahasa In­donesia, disrupsi didefinisikan sebagai hal tercerabut dari akarnya. Jika diartikan dalam ke­hidupan sehari-hari, disrupsi adalah terjadinya perubahan fundamental atau mendasar. Yaitu evolusi teknologi yang menyasar sebuah celah kehidupan manusia.

Disrupsi juga dimaknai se­bagai merubah cara lama menjadi lebih kekinian, praktis, simpel, efektif, efisien dan mam­pu beradaptasi dengan perubahan jaman. Disrupsi merupakan suatu kondisi gangguan pasca-ada­nya perubahan yang mendasar sebagai akibat kemajuan zaman.

Disrupsi Politik, Caleg Harus Gunakan Cara dan Norma Baru Jika Ingin Menang

RUBRIK OPINI : OLAHRAGA MERUPAKAN INVESTASI DIRI SENDIRI

Beberapa contoh disrupsi yang dapat disajikan dalam tulisan ini adalahmediacetak menjadi me­dia online atau situs berita, ojek pangkalan menjadi ojek online (ojol), taksi konvensional a­tau taksi argo menjadi taksi online, mal atau pasar menjadimarketplace atau toko online (e-commerce), piringan hitam musik menjadi kaset berubah menjadi CD, dan sekarang cukup men­dengarkandi youtube dan sejenisnya serta digitalisasi lainnya. Disrupsi di bidang po­li­tik, misalnya kampanye, kini lebih “meriah” di media sosial yang memiliki daya jangkau au­diens yang jauh lebih luas dan merata. Kampanye di media sosial, seperti “perang tagar” dan “tweet war” (twar)lebih seru ketimbang orasi di lapangan terbuka dengan ratusan atau ribuan o­rang. Dalam sektor pendidikan saat ini, era internet, era disrupsi, siswa dan mahasiswa de­ngan mudah mendapatkan materi pelajaran dan materi kuliah di internet. Mungkin lebih le­ngkap dari materi yang disampaian di kelas. Guru dan dosen juga mudah mendapatkan se­ka­li­gus menyampaikan materi ajarnya secara online. Kini kelas menjadi rombongan belajar yang terhimpun dalam grup-grup WhatsApp (WA). Guru dan dosen dengan mudah me­nyampaikan materi melalui media tersebut. Bisa juga dengan kelas online atau kuliah online. Ja­­rak bukan masalah. Dulu, untuk mencari referensi, artikel,buku, atau jurnal harus pergi ke per­­pustakaan dan/atau toko buku. Sekarang big data dan maha data menyajikan semuanya. In­formasi “apa pun”, berbagai tema dan topik, tersedia di eBook, e-Journal, di laman Slide Sha­re, SlidePlayer, academia.edu, juga postingblog, “berserakan” di berbagai halaman inter­net atau situs web dan blog.

Dunia perbankan hari ini juga mengalami hal yang sama. Perkembangan fintech (financial tech­nology) dan teknologi digital lainnya memungkinkan masyarakat bertransaksi dengan tidak lagi memanfaatkan peran perbankan. Mau membayar tiket kereta, tiket pesawat, pesan hotel atau bahkan hal yang bersifat harian, seperti kebutuhan konsumsi PDAM, listrik, dan ta­gihan-tagihan lain, masyarakat cenderung lari ke fintech. Dompet digital (e-wallet) menjadi suatu alternatif di masa mendatang bagi masyarakat untuk kebutuhan membuka rekening atau investasi. Dalam hal ini, perbankan mengalami sebuah masa, sebagaimana yang sudah di­se­but­kan di atas, yaitu masa disrupsi. Pertelevisian dan dunia periklanan kelak juga akan me­ng­alami hal yang sama. Jika sebelumnya pengiklan lebih memilih media TV nasional, di kemudian hari tren ini akan beralih ke dunia digital. Mereka lebih memilih youtube, website, a­tau platform online lainnya untuk memasarkan dan mengiklankan produknya. Dunia TV dalam kondisi semacam ini juga bisa disebut sedang mengalami disrupsi.

Tomorrow is Today

Pada intinya disrupsi adalah perubahan atau change. Hanya saja dalam disrupsi perubahan terjadi akibat hadirnya masa depan ke masa kini, jadi tomorrow is today. Disrupsi dapat di­ka­takan sebagai dampak terjadinya revolusi industry 4.0. Tata kelola pemerintahan pada masa revolusi industri 1.0 menekankan pada markets governance, sebab sumber daya kunci a­dalah tenaga kerja. Pada revolusi industri 2.0 ketika mesin mulai membantu manusia, proses manajerial dikedepankan sehingga yang muncul adalah tata kelola yang hierarkis. Lalu re­volusi industri 3.0 di era informasi yang berlimpah menghasilkan tata kelola kolaborasi dan jaringan. Kini, bagaimana dengan tata kelola di era revolusi industri 4.0 ?. Teknologi meng­ha­silkaninovasi disruptif, yang mengganggu kemapanan. Sebagian pihak mengatakan bah­wa disrupsi adalah sebuah ancaman. Namun banyak pihak pula mengatakan kondisi saat ini a­dalah peluang. Era disrupsi ini merupakan fenomena ketika masyarakat menggeser aktivitas-aktivitas yang awalnya dilakukan di dunia nyata, ke dunia maya. Fenomena ini berkembang pada perubahan pola dunia bisnis dan pemerintahan.

Disrupsi, yang disebut Rhenald Kasali bukan sekedar fenomena hari ini (today), melainkan fe­nomena "hari esok" (the future)yang dibawa oleh para pembaharu ke saat ini, atau ha­dir­nya masa depan ke masa kini. Klaus Schwab yang ia tulis dalam The Fourth Industrial Re­vo­lu­tion, What It Means and How to Respond mengatakan “Ketika dunia fisik, digital, dan bio­logis terus menyatu, teknologi dan platform baru akan semakin memungkinkan warga negara un­tuk terlibat dalam pemerintahan, menyuarakan pendapat mereka, mengkoordinasikan upa­ya mereka, dan bahkan menghindari pengawasan otoritas publik”.

Disrupsi jelas memiliki mata ganda, selain kontribusi positif pada kebutuhan juga terdapat dampak negatif seperti di sisi lain masyarakat yang siap dengan segala prasyaratnya akan me­ne­rima manfaat berlimpah akan tetapi bagi yang kurang beruntung maka menimbulkan ce­la­ka atau masalah serius. Masyarakat bisa celaka berpuluh-puluh kali jika pemerintahan tak pe­ka pada perubahan, pemerintahan seharusnya tidak meninggalkan pihak manapun dalam pem­bangunan. Padahal di Indonesia sendiri pun, pemerintahan memang sudah dicap lambat, ke­tika sudah terjadi disrupsi baru tergopoh-gopoh menelurkan regulasi, persis seperti kritik tajam Rhenald Kasali, bahkan di Republik yang demokratis seperti saat ini masih sering terjadi eksekusi kebijakan publik tanpa dialog mendalam, sehingga banyak menimbulkan protes dan kemudian buru-buru dicabut atau direvisi.

Self Disruption

Penyelenggara pemerintahan perlu melakukan perubahan pada proses bisnisnya mengikuti perubahan jaman yang dinamis. Meskipun tidak sedikit yang pesimis dalam membuat peru­bah­an. Namun tidak sedikit pula penyelenggara pemerintah yang telah melakukan perubahan, se­perti melakukan Self Disruption dalam pemeritahannya. Self disruption dimaksud adalah mendisrupsi diri sendiri sehingga dapat bertahan dan mampu memenuhi permintaan dan ke­butuhan masyarakat yang dinamis sesuai perkembangan jaman. Self disruption dilakukan de­ngan menginisiasi, menyusun dan melaksanakan perubahan mendasar dalam tata kelola pe­merintahan sehingga menjadi pemerintahan modern yang tanggap terhadap perubahan dan per­kembangan teknologi digitalisasi. Antara lain dengan menciptakan inovasi disrupsi dalam ber­bagai aspek pemerintahan di daerah.

Halaman
12
Editor: Bejoroy
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved