Berita Lahat

Pemuda Pancasila Gelar Aksi Damai Minta Disdik Lahat Tindak Tegas Sekolah yang Pungut Bayaran

" Kami minta agar Pemkab menegur pihak sekolah, berikan sanksi bahkan copot kepala sekolah jika benar terbukti," pintanya.

Pemuda Pancasila Gelar Aksi Damai Minta Disdik Lahat Tindak Tegas Sekolah yang Pungut Bayaran
SRIPOKU.COM/EHDI AMIN
Pemuda Pancasila saat menggelar aksi damai di halaman Pemkab Lahat. 

Laporan wartawan sripoku.com, Ehdi Amin

SRIPOKU.COM, LAHAT - Meski sudah digratiskan diduga masih saja ada sekolah yang memungut bayaran dengan bebagai modus.

Kondisi itulah yang membuat Puluhan anggota Pemuda Pancasila Kabupaten Lahat, Senin (6/12) tergerak untuk mendatangi Pemkab Lahat.

Kedatangan puluhan pemuda yang menggelar aksi damai itu, meminta agar Bupati Lahat, Cik Ujang SH melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat untuk menegur, bahkan memberi sanksi terhadap sekolah yang masih memungut bayaran sekolah yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang undang yang berdalih komite.

Menurut, Koordinator Aksi, Syaik Amrullah masih ada sekolah di Kabupaten Lahat baik tingkat SMP maupun SMA yang memungut bayaran dengan wajib dan berjenjang.

Bahkan, diduga ada sekolah yang menghimbau apabila tidak membayar bayaran akan diberikan sanksi tidak bisa mengikuti ulangan bahkan dikeluarkan.

Fanbo Flawless Nude Make Up Look di Atrium Palembang Icon, Ini Teknik Aplikasi Make Up Profesional

Lampu Pengatur Lalu Lintas di Simpang Empat Gerbang Exit Tol Celikah Dicabut, Ini Kata WST

Awali Kegiatan Jumat Barokah, Jajaran Polres Muba Laksnakan Shalat Jumat Bersama di Masjid Muntaha

"Sebelumnya kami telah menganalisa kejadian yang terjadi di salah satu sekolah di Lahat terutama hal bayaran, masih ada sekolah yang siswanya harus wajib membayar dan berjenjang," Ujarnya, Jumat (6/12).

Terkait hal itu, Pemuda Pancasila Lahat, meminta kepada Pemkab Lahat, dalam hal ini Bupati Lahat, Cik Ujang SH melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat untuk menegur pihak sekolah hingga memberikan sanksi tegas.

" Kami minta agar Pemkab menegur pihak sekolah, berikan sanksi bahkan copot kepala sekolah jika benar terbukti," pintanya.

Asisten I, Rudi Thamrin SH mengatakan pihaknya akan berkoordinasi kepada pihak sekolah SD dan SMP. Sedangkan untuk SMA pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, mengingat SMA merupakan wewenang penuh dari Provinsi.

" Kami akan meninjau ulang semua kebijakan yang diberikan ke sekolah. Apakah ada hukum tetap atau tidak.
Akan diberikan sanksi administrasi hingga yang lebih tinggi," sampainya, apabila benar tentu akan diberikan sanksi, apabila berbalik akan lain lagi ceritanya. Cr22 

Penulis: Ehdi Amin
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved