Pilkada 2020

Sripo-Tribun Sumsel Launching Rumah Pilkada 2020 dan Diskusi, Ini Kesan Komisioner KPU Musirawas

Hadiri Launching Rumah Pilkada dan Diskusi yang Digelar Sripo-Tribun Sumsel, Ini Kesan Komisioner KPU Musirawas

Penulis: Ahmad Farozi | Editor: Sudarwan
SRIPOKU.COM/AHMAD FAROZI
Ketua KPU Musirawas Anastatias (kanan) dan Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Musiawas, Syarifudin, foto bersama saat menghadiri acara Launching Rumah Pilkada dan Diskusi Publik yang digelar Sripo - Tribun Sumsel di Hotel Santika Radial Palembang, Selasa (3/12/2019). 

Hadiri Launching Rumah Pilkada dan Diskusi yang Digelar Sripo-Tribun Sumsel, Ini Kesan Komisioner KPU Musirawas

Laporan wartawan Sriwijaya Post Ahmad Farozi

SRIPOKU.COM, MUSIRAWAS - Harian Umum Sriwijaya Post (Sripo) - Tribun Sumsel menggelar acara Launching Rumah Pilkada dan Diskusi Publik di Hotel Santika Radial, Palembang Selasa (3/12/2019).

Acara ini dihadiri langsung Ketua KPU RI Arif Budiman, Ketua KPU Sumsel dan para komisioner KPU se Sumsel, khususnya didaerah yang akan menggelar pilkada pada tahun 2020 mendatang.

Ketua KPU Musirawas Anastatias bersama komisioner KPU Musirawas lainnya juga hadir dalam acara ini.

Kepada Sripoku.com, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, Syarifudin bersama Ketua KPU Musirawas Anastatias mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi adanya kegiatan yang digelar oleh Sriwijaya Post - Tribun Sumsel ini.

"Kami dari KPU Musirawas sangat mengapresiasi kegiatan launching rumah pilkada dan diskusi publik yang digelar grup Sripo - Tribun Sumsel ini.

Minimal kita sudah duluan melakukan sosialisasi secara tidak langsung kepada masyarakat tentang pemilihan umum kepala daerah tahun 2020, termasuk di Musirawas," ujarnya kepada Sripoku.com, disela acara, Selasa (3/12/2019).

Dengan adanya acara ini lanjutnya, masyarakat akan mengetahui bahwa di tahun 2020 akan digelar pilkada di tujuh kabupaten se Sumsel.

Dalam kesempatan itu pihajnya juga mengharapkan agar jangan sampai terjadi adanya pilkada melawan kotak kosong.

Sehingga proses demokrasi tidak berjalan secara sempurna, karena masyarakat tidak ada pilihan.

"Untuk kotak kosong jangan sampai terjadilah, atau misalnya ada salah satu kandidat yang mengambil seluruh parpol.

Karena akan berakibat proses demokrasi kurang berjalan semaksimal mungkin, sehingga masyarakat tidak ada pilihan.

Meskipun secara aturan (kotak kosong) itu diperbolehkan," ujarnya.

Sumber: Sriwijaya Post
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved