Pilkada 2020, Berharap Tanpa Kotak Kosong

Gagasan Pembentukan Rumah Pilkada, berawal keinginan untuk memberikan pendidikan politik

Pilkada 2020, Berharap Tanpa Kotak Kosong
ISTIMEWA
Ilustrasi 

PALEMBANG, SRIPO -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumsel berharap, di 7 Pilkada serentak 2020 se Sumsel nanti, tidak ada balon Bupati dan Wakil Bupati untuk melawan kotak kosong, meskipun melawan kotak kosong adalah konstitusional.

Kondisi melawan kotak kosong ini, karena adanya fenomena sistem borong partai maupun masih beratnya syarat yang ditentukan untuk maju pada Pilkada 2020, yang dimungkinkan masih ditemukan. Seperti Kabupaten OKU Selatan, OKU Timur maupun Kabupaten PALI.

BACA JUGA:

Balonkada Rekrut Timses, Imbalannya Proyek Ratusan Juta

Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan Hepriyadi mengatakan, meski terlalu dini untuk menyatakan peluang beberapa daerah bakal pasangan calon akan melawan kotak kosong. Namun hal itu tetap terjadi, karena para kepala daerah yang masih menjabat akan kembali bertarung.

"Masih terlalu dini mengatakan akan ada kepala daerah melawan kotak kosong, karena proses politik saat ini sedang berjalan. Namun kemungkinan bisa terjadi," katanya.

Beberapa daerah yang terjadi, dikatakan Hepriyadi mengingat kepala daerah yang memimpin saat ini cenderung disukai masyarakat, dan membuat kandidat lain tidak "pede" untuk bersaing. Sementara kaderisasi di partai yang ada terkesan tidak berjalan.

"Regulasi yang ditetapkan juga berat, termasuk atauran kepala daerah, PNS, anggota TNI, Polri maupun BUMN/D harus mundur, jika hendak maju Pilkada harus mundur, mempersempit peluang mereka untuk maju. Padahal mereka- mereka yang duduk di lembaga tersebut biasanya sumber kepada daerah," kata Herpiyadi.

Sedangkan, syarat dukungan untuk bakal pasangan calon kepala daerah yang maju melalui jalur perorangan atau independent dirasa masih sangat berat, sehingga kemungkinan balonkada potensial dari perorangan akan sulit terwujud.

"Syarat yang ada masih besar, dan lembaran syarat dukungan cukup banyak. Termasuk kaderisasi yang ada di parpol harus dievaluasi juga, karena selama ini lamban sehingga tidak dinamis," ucapnya.

Dalam mengantisipasi pertarungan melawan kotak kosong nanti, pihaknya akan mendorong KPU daerah untuk melakukan sosialisasi secara gencar ke masyarakat, dan tokoh- tokoh yang ada, untuk menjelaskan regulasi dan aturan teknis yang ada.

Halaman
123
Editor: Soegeng Haryadi
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved