Jabat Komisaris Utama,Ahok Diingatkan Soal Komunikasi & Pegawai Pertamina yang Menolak, Ini Tugasnya

Polemik soal posisi Ahok di Pertamina sudah berakhir, kini diaJabat Komisaris Utama,Ahok Diingatkan Soal Komunikasi & Pegawai Pertamina yang Menolak, Ini Tugasnya, lantas bagaimana dengan sejumlah pegawai Pertamina yang menolak Ahok? apa saja tugas berat Ahok di Peramina? berikut saran dan penjelasan dari para politisi di DPR RI.

SRIPOKU.COM-Jabat Komisaris Utama,Ahok Diingatkan Soal Komunikasi & Pegawai Pertamina yang Menolak, Ini Tugasnya, cukup berat, sebab Ahok akan dibebani target Pertamina yang tak pernah mencapai target produksi minyak (lifting), sebab dalam beberapa tahun terakhir tak pernah mencapai target.

Ahok pun diingatkan soal komunikasinya dengan Karyawan Pertamina, terutama ada beberapa Pegawai Pertamina yang menolak Ahok masuk sebagai jajaran petinggi di Pertamina.

Namun faktanya, Ahok kini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina dan sejumlah tugas berat sudah menunggunya. Tugas-tugas Ahok tak akan mudah, karena dia akan berharap dengan birokrasi yang diatur dalam undang-undang.

Harus Jaga Komunikasi

Soal komunikasi, Politisi Gerinda yang juga anggota DPRI RI, Andre Rosiade angkat bicara terkait penunjukkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Komisaris Utama Pertamina oleh Kementerian BUMN. Ia meminta Menteri BUMN Erick Tohir mengingatkan Ahok untuk menjaga sikap dan komunikasinya.

“Saya hanya mengingatkan beberapa hal kepada pak Erick. Sebelum dilantik Senin atau Selasa, tolong pak Ahok diajak kembali bicara, ingatkan pak Ahok agar merubah cara berkomunikasi yang bersangkutan,” ujar Andre.

Menteri BUMN menurut Andre harus mengingatkan Ahok agar tidak petantang-petenteng dan berbicara kasar seperti yang dilakukannya sewaktu menjadi Gubernur DKI.
Andre mengatakan Komisi VI sebagai mitra kerja Kementerian BUMN dan seluruh BUMN, akan terus memantau kinerja Ahok sebagai Komut Pertamina. Apabila kemudian kinerja Pertamina malah jelek dan manajemennya amburadul, maka menurutnya Komisi VI tidak segan-segan merekomendasikan agar Ahok dipecat.

“Kami dari DPR hanya bisa menonton pengangkatan ini tapi mengingatkan kalau yang bersangkutan bukan membawa kebaikan tapi kekisruhan dan kinerjanya tidak baik alias amburadul. Tentu kami akan merekomendasikan kepada pak Erick Tohir agar yang bersangkutan dipecat,” katanya.

Penolak Diminta Mundur

Politikus PSI, Mohammad Guntur Romli menitip pesan kepada para pegawai Pertamina (Persero) yang menolak kehadiran Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok. Dalam pesannya, intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) itu mengatakan pegawai Pertamina yang menolak Ahok sebaiknya segera mundur.

“Untuk pegawai Pertamina yang menolak Pak Ahok sebaiknya mundur, banyak yang mau kerja di Pertamina,” ujar Guntur Romli.

Kemudian politikus PSI itu mengucapkan selamat bagi Ahok karena telah resmi menjabat Komisaris Utama PT Pertamina. Selanjutnya, yang menjadi tugas Ahok ialah membersihkan jajaran yang korup serta meningkatkan profesionalitas dan produktivitas Perusahaan Pertamina.

Menurut Guntur Romli, mereka yang bermain politik di dalam Pertamina memang sudah selayaknya untuk didepak karena tidak bekerja secara profesional. “Selamat buat Pak Ahok yang menjadi Komut Pertamina, saatnya bersih-bersih dan meningkatkan profesionalitas dan produktivitas Pertamina,” ucapnya.

“Mereka yang sudah bermain politik di Pertamina bukan bekerja secara profesional sudah layaknya didepak,” tambah Guntur Romli.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok tak harus mundur dari keanggotaannya di partai bila diangkat sebagai komisaris badan usaha milik negara (BUMN). “Kalau posisinya adalah sebagai komisaris, berdasarkan ketentuan undang-undang BUMN, Pak Ahok tidak masuk di dalam kategori sebagai pimpinan dewan pimpinan partai. Dengan demikian tidak harus mengundurkan diri berdasarkan ketentuan undang-undang,” kata Hasto.

Hasto pun meminta, agar tak ada kecurigaan berlebih bahwa keberadaan Ahok di BUMN akan kongkalikong dengan kepentingan koruptif tertentu. Ia pun mengingatkan bahwa PDI Perjuangan punya pengalaman menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Dimana, pada tahun 2001 hingga 2004, Megawati Soekarnoputri sebagai presiden menghadapi krisis multidimensi. Saat itu rakyat mencatat bagaimana kepentingan partai dan kepentingan di dalam pengelolaan negara dipisahkan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Skala prioritas adalah menyelesaikan krisis multidimensi.

“Karena itulah kami menjaga marwah kekuasaan untuk bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan orang perorang. Demikian pula di dalam pengelolaan BUMN itu sendiri,” ucap Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menyebut terkait sejumlah oknum serikat pekerja Pertamina yang menolak Ahok, Hasto mengatakan bahwa di dalam UU BUMN pihak manapun dilarang campur tangan di dalam penempatan yang bersifat strategis. Termasuk penempatan direksi dan komisaris.

Komisaris Utama BTN

Selain menunjuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (persero), Menteri BUMN Erick Thohir juga menunjuk Chandra Hamzah sebagai Komisaris Utama BTN. Alasan Erick karena latar belakang Chandra yang berasal dari dunia hukum sangat diperlukan BTN saat ini.

“Kita tahu di BTN sekarang ada isu-isu yang kurang baik tentu harus dilihat secara hukum,” ujar Erick.

Erick meyakini, Chandra mampu meredam isu-isu tidak baik ke BTN, apalagi bank pelat merah itu merupakan ujung tombak pembiayaan perumahan rakyat. “Kalau bank ini tidak sehat, tidak bagus. Apalagi ke depan ada program anak-anak usia 25 sampai 35 tahun bisa mengakses perumahan atau PNS yang usianga muda,” tuturnya.

“Kita akan pindah ke ibukota baru, kalau tidak ada fasilitas rumah bagaimana?,” sambung Erick.
Terkait mulai aktif Chandra bekerja di BTN, kata Erick, nantinya bank yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, akan mengadakan rapat umum pemegang saham terdahulu untuk mengumumkan posisi Chandra. “Bank BTN kan akan rapat umum pemegang saham akhir bulan ini,” ucap Erick.

Resmi Ditunjuk Menteri

Seperti diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir resmi menunjuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (persero). “Insya Allah sudah putus dari beliau, pak Basuki (Ahok) akan jadi komisaris utama Pertamina,” ujar Erick, Jumat(22/11).

Menurutnya, posisi Ahok nantinya akan didampingi oleh Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai wakil komisaris Pertamina. Sementara posisi direktur keuangan Pertamina, kata Erick, akan diisi oleh Ema Sri Martini yang saat ini masih duduk sebagai Direktur Utama PT Telkomsel.

“Sedangkan Pahala Mansury (sekarang direktur keuangan Pertamina) akan menjadi direktur utama BTN dan komisaris utama Pak Chandra Hamzah,” ucap Erick.

Ahok yang mengetahui kabar tersebut langsung merespon. Ia mengucapkan terima kasih kepada Erick Thohir yang sudah menugaskan dirinya menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (persero).

“Terima kasih atas kepercayaan beliau. Saya akan bekerja dengan baik dan tidak mengecewakan beliau,” ujar Ahok.

Meski sudah resmi menunjuk Ahok, Erick meminta satu syarat untuk eks Bupati Belitung Timur itu. Erick meminta Ahok keluar dari keanggotaan PDI Perjuangan.

“Pasti semua komisaris di BUMN apalagi direksi harus mundur dari partai, itu sudah clear (selesai),” ujar Erick.
Menurutnya, permintaan untuk mundur dari partai telah disetujui Ahok dan langkah ini sebagai upaya menghindari konflik kepentingan.

“Tentu independensi dari BUMN sangat dipentingkan dan Insya Allah orang-orang yang punya etikat baik, pasti semua tahu risiko bagaimana mengabdi untuk negara,” ujar Erick.

Erick menjelaskan, penunjukan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina telah melalui proses dan disetujui Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Nanti Pak Basuki bisa hari ini atau Senin (jabat komisaris utama Pertamina),” ucapnya.

Tugas Berat Ahok

Pengamat BUMN Toto Pranoto punya pandangan berbeda. Menurut dia, Ahok mengemban tugas berat sebagai komisaris utama di perseroan migas BUMN.

Ahok, sambung dia, dituntut untuk meningkatkan produksi minyak (lifting), mengingat capaiannya tak pernah mencapai target dalam beberapa tahun terakhir.

Artinya, Ahok harus mendorong direksi Pertamina untuk meningkatkan eksplorasi ladang minyak, baik onshore maupun offshore. Di sisi lain, Pertamina harus menjalankan peran sebagai Public Service Obligation (PSO) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan BBM Satu Harga.

"Supaya efektif kerjanya, komisaris utama bisa mengoptimalkan fungsi komite audit dan komite lainnya," saran Toto.

Susunan Bos BUMN :
1. Pahala Mansury
Direktur Utama BTN
2. Chandra Hamzah
Komisaris Utama BTN
3. Basuki Tjahaja Purnama
Komisaris Utama PT Pertamina (persero)
4. Budi Gunawan Sadikin
Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (persero)
5. Emma Sri Martini
Direktur Keuangan PT Pertamina (persero)

(Tribun Network/fik/sen/nik/wly)