Pemerintahan di Daerah

Pemerintahan Kolaboratif Di Daerah

Era otonomi daerah telah membawa pemerintah daerah menjadi aktor penting dalam pe­nye­leng­garaan pemerintah,

Pemerintahan Kolaboratif   Di Daerah
ist
Dr. Ir. H. Abdul Nadjib S., MM

Pemerintahan Kolaboratif   Di Daerah

Oleh Dr. Ir. H. Abdul Nadjib S., MM

Dosen FISIP UNSRI Palembang/Pemerhati Kebijakan Publik Daerah

Era otonomi daerah telah membawa pemerintah daerah menjadi aktor penting dalam pe­nye­leng­garaan pemerintah, kewenangan yang diberikan di pundak pemerintah daerah menjadikannya se­bagai aktor penting yang akan menentukan nasib dan wajah kemajuan daerahnya.

Dinamika per­kem­bangan masyarakat daerah yang dipengaruhi oleh globalisasi, kemajuan teknologi informasi, da­ya saing daerah, keterbatasan anggaran,  perkembangan masyarakat maupun pertumbuhan e­konomi.

Di sisi lain ketidakmampuan birokrasi lokal untuk mengimbangi perkembangan ter­se­but menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah untuk selalu memiliki inisiatif dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakatnya.

Tantangan ini secara otomatis menjadi tan­tangan bagi pemerintahan lokal untuk selalu berinovasi dalam pengambilan keputusan yang di­ba­tasi oleh aturan normatif dalam rangka membangun kapasitas lokal untuk memacu pem­bang­u­nan ekonomi lokal, keterbukaan sekaligus akuntabilitas.

Dewasa ini Pemerintah tidak hanya mengandalkan pada kapasistas internal yang dimiliki dalam penerapan sebuah kebijakan dan pelakasanaan program.

Keterbatasan kemampuan, sumberdaya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan, mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pe­merintah, perguruan tinggi, pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas masyatakat sipil sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan program atau kebijakan.

Tata kelola Pemerintahan - Governance yang menggunakan prinsip kolaborasi yang disebut  Co­lla­borative Governance pada akhir-akhir ini muncul sebagai konsep alternatif dalam pe­nyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal ketika permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah semakin kompleks, sementara birokrasi sebagai aktor tunggal pelaksana semakin terseok dan terbelenggu dengan segala keterbatasan dan patologi yang menghinggapinya.

Halaman
1234
Editor: Salman Rasyidin
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved