Breaking News:

Paradoks Kesejahteraan PNS

Secara nasional, tidak kurang dari 197 ribu orang akan direkrut untuk mengisi formasi sebagai pelayan kepada masyarakat.

ist
Agus Sutiadi 

Paradoks Kesejahteraan PNS

Oleh :Agus Sutiadi

Kepala  Kantor BKN Regional 7 Palembang

 Pada tahun ini proses penerimaan CPNS sudah dimulai kembali. 

Secara nasional, tidak kurang dari 197 ribu orang akan direkrut untuk mengisi formasi sebagai pelayan kepada masyarakat.

Di Wi­la­yah kerja BKN Regional 7 (Sumatera Selatan, Babel, Jambi dan Bengkulu) formasi yang tersedia sebanyak 7700 lebih.  

Di Sumatera Selatan saja,  tersedia  hampir 4000  formasi. 

Meskipun belum di­ketahui berapa peserta yang akan mendaftar dan mengikuti seleksi, namun dipastikan peserta a­kan “membludak” sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

Jika melihat penerimaan CPNS 2018, jumlah formasi di Wilayah Kerja BKN sebesar 11 ribu, pe­serta seleksi mencapai hampir 130 ribu. 

Besarnya animo masyarakat untuk mengisi lowongan ini ti­dak terlepas adanya pandangan PNS di daerah hidup lebih sejahtera.

Selain itu,  PNS juga akan men­dapat pensiun sehingga ada jaminan hidup di hari tua.

Hal itu diketahui dari pertanyaan Petugas secara random kepada peserta seleksi CPNS tahun 2018.

Peserta mengikuti proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Dining Hall, Jakabaring Sport City Palembang, Rabu (14/11/2018). Sebanyak 4336 peserta CPNS Kemenag Sumsel dan CPNS Kabupaten OKI. SRIPO/SYAHRUL/ilustrasi
Peserta mengikuti proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Dining Hall, Jakabaring Sport City Palembang, Rabu (14/11/2018). Sebanyak 4336 peserta CPNS Kemenag Sumsel dan CPNS Kabupaten OKI. SRIPO/SYAHRUL/ilustrasi (SRIPOKU.COM/Syahrul)/ ilustrasi

Pertanyaannya?

Sebenarnya seberapa sejahtera PNS yang diminati oleh begitu banyak angkatan ker­­ja.

Secara kasat mata PNS di daerah terlihat lebih sejahtera.

Pakaian Seragam yang rapi.  Tinggal di perumahan, kendaraan.

Makan ditempat yang mahal.

Wajar apabila kemudian PNS menjadi idaman sebagai lapangan kerja.

Gambaran diatas hanya untuk yang kasat mata.

Bagaimana jika dilihat lebih dalam ukurannya. Mi­salnya menggunakan ukuran Indeks Pembanguan Manusia (IPM).

Sebuah  indeks yang dikem­bang­kan oleh pemenang nobel 1990 Amartya Sen.

Ukuran ini terdiri dari Pendidikan, diukur dari yang pa­ling sederhana adalah literasi.

Kedua, kesehatan, diukur dari umur harapan hidup.

Terakhir, pen­da­patan, diukur berdasarkan income perkapita.

Pandangan umum tentang kesejahteraan PNS jika dihitung berdasarkan income perkapita, ada benarnya.

PNS daerah jumlahnya hanya sekitar 1–2 persen dari jumlah penduduk.

Jumlah belanja  pegawai rata rata berkisar antara 40 sampai 50 persen.

Artinya 40  sampai 50 persen APBD diakses hanya oleh 1 sampai 2 persen penduduk. Luar biasa.

Belum lagi dengan belanja barang dalam APBD yang umumnya diisi belanja perjalanan.

Ada tambahan pendapatan bagi PNS meskipun tidak sama untuk setiap PNS.

Jadi  tidak salah apabila masyarakat menganggap PNS adalah jenis pekerjaan yang paling mem­ba­ha­giakan.

Itu jika ukurannya adalah income percapita.

Lalu bagaimana dengan ukuran yang lain.

Pendidikan misalnya.

PNS umumnya menempuh pendidikan yang lebih baik jika dibanding ma­sya­rakat umumnya.

PNS dapat melanjutkan pendidikan  ke jenjang yang lebih tinggi.

Sebagian lainnya bah­kan disediakan beasiswa oleh negara, untuk melanjutkan pendidikan bahkan hingga ke luar ne­geri.

Ukuran terakhir adalah kesehatan.

Idealnya, dengan memiliki pengetahuan dan pendapatan yang lebih dari masyarakat umum, PNS memiliki derajat kesehatan yang lebih tinggi.

PNS memilki dana yang cukup untuk melakukan check up kesehatan atau membayar asuransi kesehatan. PNS juga Memiliki tabungan yang cukup membayar biaya perawatan manakala sakit.

Dengan begitu usia ha­rapan hidupnya lebih tinggi masyarakat umumnya.

Dari hasil penelusuran Data PNS di Wilayah Sumsel, Babel, Bengkulu dan Jambi diketahui bahwa dalam satu setengah tahun periode Januari 2018 sampai-Agustus 2019 terdapat 1502 orang PNS aktif yang meninggal dunia.

67 persen diantaranya berusia antara 50–60 tahun.

Usia saat PNS men­duduki jabatan strategis sebagai  JPT Pratama ataupun Adminstrator.  

Meskipun baru konfirmasi in­di­vidual bukan official, angka ini juga terjadi umum diberbagai instansi.

Bukan hanya kematian,  pada jenjang usia tersebut mendominasi usia PNS yang terkena masalah hukum termasuk kejahatan dalam jabatan (tipikor).

Hukumannya adalah pemberhentian dengan ti­dak hormat.

Jumlahnya tidak tangung-tanggung, untuk Sumsel, Babel, Bengkulu dan Jambi men­ca­pai nyaris 1000 orang. 

Ada dua kerugian dalam kasus meninggal dan pemberhentian PNS dalam usia puncak tersebut.

Per­tama untuk instansi akan kehilangan pejabat senior.

Umumnya mereka adalah kunci dalam pe­lak­sanaan kegiatan birokrasi.

Dalam era sekarang mencari pengganti pejabat bukan hal mudah.

Se­hing­ga, instansi dalam beberapa saat mengalami penurunan pelayanan.

Sebanyak 1.227 peserta CPNS di Kabupaten Musirawas, mengikuti seleksi kompetensi dasar pada hari pertama tes, Minggu (28/10/2018). Dari peserta tes tersebut, yang lulus hanya 12 orang. Tes dijadwalkan selama tiga hari, sampai dengan Selasa (30/10/2018), dengan total jumlah peserta sebanyak 3.017.
Sebanyak 1.227 peserta CPNS di Kabupaten Musirawas, mengikuti seleksi kompetensi dasar pada hari pertama tes, Minggu (28/10/2018). Dari peserta tes tersebut, yang lulus hanya 12 orang. Tes dijadwalkan selama tiga hari, sampai dengan Selasa (30/10/2018), dengan total jumlah peserta sebanyak 3.017. (SRIPOKU.COM/AHMAD FAROZI)/--- ilustrasi

Kedua, secara pribadi.

Pada usia tersebut PNS juga memilki kewjiaban puncak karena putra pu­trinya sedang duduk Bangku kuliah atau pendidikan lanjutan tingkat atas.

Pada saat itu keluarga ke­hi­langan dukungan mental berupa kehadiran orangtua dan tentu saja pembiayaan.

Ada penurunan penerimaan keluarga yang tajam PNS meninggal dunia.

Jumlah uang pensiun janda duda hanya diterima sekitar 7–20% dari penerimaan resmi saat masih hidup.

Jumlah PNS meninggal dan yang terkena hukuman sebenarnya tidak banyak.

Hanya sekitar  2% sa­ja.

Sisanya, 98%  PNS akan memasuki batas usia pensiun.

Yaitu, usia 58 tahun bagi administrator kebawah, dan 60 tahun  bagi Jabatan Pimpinan Tinggi. Pertanyaannya, apakah pensiunan PNS se­jah­­tera.

Dari sisi income perkapita saja jauh sudah menurun. Bagaimana dengan usia harapan hidup.  Untuk setengah wilayah Sumsel saja, pada periode Januari sampai Juni 2019 terdapat 264 orang pen­siunan PNS yang meninggal.

Usia rata- ratanya 67 tahun.

Masih dibawah angka umur harpan hi­dup.

Selebihnya Pensiuanan PNS berusia panjang namun tergantung pada obat obatan.

Ada banyak pertanyaan mengapa bisa terjadi paradox kesejahteraan PNS.

Pada sisi income per­ka­pita dan pendidikan  sangat sejahtera. 

Pada sisi kesehatan angkanya dibawah rata-rata nasional.

Ka­rena belum ada penelitian maka jawabannya baru berupa dugaan dugaan.

Dugaan pertama terkait pengalihan asuransi kesehatan PNS.

Pengalihan pengelolaan asuransi ke­sehatan PNS  ke BPJS diduga menjadi salah satu factor penurunan derajat kesehatan ini.

Saat PT As­kes mengelola asuransi kesehatan PNS, pengurusannya lebih mudah  dan PNS merasa dihormati. 

Sejak dikelola BPJS, PNS diperlakukan sama dengan masyarakat pada umumnya.

Padahal PNS a­dalah pengiur BPJS yang tidak pernah menunggak dan telah mengiur jauh sebelum BPJS lahir.

Dugaan kedua berupa eksekutif yang berasal dari politisi murni.

Setiap 5 tahun atau 10 tahun PNS akan mengalami perubahan pimpinan di Daerah.

Pemimpin  memiliki ragam yang berbeda.

Dengan rentang sangat jauh. 

Pemimpin yang tidak melaksanakan kaidan good-governance jeals sangat me­nyu­litkan PNS.

Beberapa PNS merasa tertekan.

Hal yang menyebabkan kematian.

A­turan perundangan tentang kesejahteraan, mengukur kesejahteraan PNS  hanya berdasar aspek financial dan mengabaikan aspek sosial.

Undang-undang pensiun tahun 1969, misalnyai hanya mem­beri kesempatan persiapan pensiun setahun sebelum pensiun. 

Dalam  teorinya persiapan pen­si­un dilakukan sejak seseorang diangkat menjadi pegawai, dengan menggabungkan pendekatan financial dan social.

Akibatnya PNS mengalami shock saat pensiun bahkan menjelang pensiun.

Se­lain dari dugaan-dugaan kelembagaan diatas, dugaan lain berasal dari sikap mental PNS itu sen­diri. PNS dianggap hanya untuk mencari penghidupan.

Generasi ini berasal dari generasi saat gaji PNS dibawah standar.  Ada jargon PNS kecil gajinya tapi besar sampinganna.

Meski saat ini telah a­da tambahan pendapatan yang cukup siginifikan namun sikap PNS banyak yang belum berubah

Akibatnya PNS kurang focus terhadap pekerjaannya, terutama dalam hal pelayanan.

PNS focus mencari tambahan pendapatan.  

Sasaran termudah untuk mencari tambahan, ya anggaran Pe­me­rin­tah itu sendiri.

Kondisi ini diperparah dengan pemujaan terhadap materi yang didorong oleh persaiangan dalam media social.

Hal yang membuat PNS lebih terpuruk, karena mayoritas PNS tidak memilki pengelolaan keuangan yang baik.

Cirinya, pengeluaran lebih besar dari penerimaan.

Sisa cicilan hutang setiap bulannya ti­dak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.

Bahkan cicilan hutang  PNS yang lebih besar dari  pe­nerimaan bulanan (minus).

PNS seperti ini dipastikan berkinerja buruk akibat dikejar (penagih) hutang.

Bagaimanapun sikap mental yang harus dimiliki PNS adalah mengetahui jati dirinya. 

Dengan pen­dapatan Bersyukur dengan memberikan pelayanan dan meyakini bahwa rezekinya bukan berasal da­ri atasannya tetapi berasal dari yang diatas. 

Jika sudah begitu.

Meminjam istilah Yudi Latif, PNS sa­lah mencari kebanggaan.

PNS harus bangga dengan pengabdiannya bukan pamer kekayaan. 

Editor: Salman Rasyidin
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved