Jika Kalah Masih Tetap Kerja

Menurut Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana, pihaknya menyambut baik putusan tersebut, apalagi sudah keluar putusan judicial review dari MK

Jika Kalah Masih Tetap Kerja
IST
ILUSTRASI

PALEMBANG, SRIPO -- Wacana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membuka kemungkinan bagi aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan anggota DPR/DPRD/DPD untuk tidak lagi harus mengundurkan diri, ketika mencalonkan diri dan selama menjabat sebagai kepala daerah, dinilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel akan menjadikan kontestan di Pilkada akan semakin menarik, karena akan banyak peserta yang ikut.

Menurut ketua KPU Sumsel Kelly Mariana, pihaknya menyambut baik putusan tersebut, apalagi sudah keluar putusan judicial review dari MK atas aturan sebelumnya.

"KPU sangat menyambut baik putusan itu, jadi paling tidak nantinya minimal ada tiga pasang calonlah, semakin banyak semakin bagus. Ini kesempatan calon yang akan mencalonkan diri jadi peserta Pilkada, bisa dari anggota legislatif atau ASN yang tidak perlu mundur jika maju Pilkada," kata ketua KPU Sumsel Kelly Mariana, Rabu (6/11).

Diterangkan Kelly, dengan adanya aturan baru nanti maka aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan anggota DPR/DPRD/DPD yang ingin mencalonkan diri di Pilkada cukup melakukan cuti, sejak ditetapkan sebagai calon selama masa kampanye.

"Jadi seandainya mereka nanti kalahpun, tetap bisa kembali ketempat asal kerjanya, termasuk sebagai anggota legislatif. Bahkan ASN pun tetap bisa kembali bekerja sebagai ASN," bebernya.

Ditambahkan Kelly, dengan adanya kemudahan tersebut potensi untuk pasangan calon dari jalur perorangan terbuka lebar, akan banyak yang daftar.

"Disini ada kesempatan bagi mereka, dan calon perorangan jadi berminat, sehingga saya pikir Pilkada akan ramai dan masyarakat banyak pilihan calon pemimpinnya," ungkap Kelly, seraya berharap di 7 Kabupaten nanti akan ada paslon perorangan diluar jalur partai.

Dilanjutkan Kelly, aturan ini bisa saja dilaksanakan pada Pilkada serentak 2020 ini, mengingat akan ditindaklanjuti segera oleh KPU.

"Jadi saya rasa, sudah pasti bisa dilaksanakan aturan itu pada Pilkada 2020," ucapnya.

pengamat politik Unsri Andries Lionardo mengungkapkan, jika wacana itu sesuai pandangan dirinya dan cukup bagus, dalam kemajuan politik di Indonesia.

Halaman
12
Editor: Soegeng Haryadi
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved