Wacana tak Perlu Mundur Jika Ikut Pilkada, Terima Kasih Ini Baru Adil

Rencana ini dinilai akan memberi kesempatan bagi rekan-rekan yang ada di lembaga legislatif untuk meramaikan setiap pelaksanaan Pilkada yang ada.

Wacana tak Perlu Mundur Jika Ikut Pilkada, Terima Kasih Ini Baru Adil
SRIPOKU.COM/ANTONI AGUSTINO
Pilkada Serentak 2020 

PALEMBANG, SRIPO -- Wacana Kementerian Dalam Negeri, yang membuka kemungkinan bagi aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan anggota DPR/DPRD/DPD untuk tidak lagi harus mengundurkan diri ketika mencalonkan diri dan selama menjabat sebagai kepala daerah, mendapat respon positif dari sejumlah amggota DPRD Sumsel.

Menurut para wakil rakyat tersebut, rencana ini dinilai akan memberi kesempatan bagi rekan- rekan yang ada di lembaga legislatif untuk meramaikan setiap pelaksanaan Pilkada yang ada.

"Soal adanya wacana bagi ASN, anggota TNI/Polri, maupun anggota DPR/DPRD/DPD untuk tidak lagi harus mengundurkan diri, ketika mencalonkan diri di Pilkada, kita sangat berterima kasih dan dinilai adil," kata ketua fraksi PKB di DPRD Sumsel Nasrul Halim, Senin (4/11).

Menurut Sekretaris DPW PKB Sumsel ini, memang perlu dilakukan revisi undang- undang Pilkada selama ini, sehingga nantinya memberikan kesempatan kepada putra- putri terbaik Sumsel untuk memimpin daerahnya masing- masing.

"Saya rasa akan banyak balon bermunculan dan itu harapan kita dari lama. Jadi ada rasa keadilan bagi semua pihak, bukan hanya PNS dan kepala daerah incumbent saja, tapi semuanya," jelas Alung sapaan akrab Nasrul Halim.

Ditambahkan wakil rakyat Sumsel dari daerah pemilihan Banyuasin ini, adanya aturan bagi ASN, anggota TNI/Polri, dan anggota DPR/DPRD/DPD untuk mengundurkan diri ketika mencalonkan diri sebagai balonkada, dirasa sangat memberatkan dan membatasi hak asasi.

"Selama ini, hitung- hitungannya panjang, apalagi baru terpilih sebagai anggota DPRD misalnya, dan harus mundur jika hendak maju Pilkada yang belum tentu menang. Inikan jadi dilema, bukan saya saja tapi teman- teman yang lain," tutur Alung yang juga menjabat Sekretaris komisi IV DPRD Sumsel ini.

Meski begitu, Alung juga berharap wacana ini untuk segera dilaksanakan pada Pilkada serentak 2020, dan disempurnakan aturan yang ada, seperti apakah sudah menjabat berapa lama atau bagaimana.

"Jadi kita berharap hal ini sudah diterapkan di 2020," ungkapnya.

Hal senada diungkapkan ketua fraksi Demokrat DPRD Sumsel MF Ridho, jika adanya wacana aturan baru tersebut sangat bagus dan pastinya sudah dipikirkan pemerintah pusat atas suara dari masyarakat.

"Jelas selama ini, aturan yang ada dirasa tidak adil bagi kalangan anggota legislatif, dimana orang nyalon (kepala daerah) boleh cuti tapo kita harus berenti. Ini harusnya aturannya sama, jika tidak boleh semuanya, dan sebaliknya kalau boleh harus dibolehkan juga," terang Ridho.

Dilanjutkan Ridho yang juga sekretaris DPD Demokrat Sumsel ini, dengan dibukanya keran kemudahan untuk menjadi calon kepala daerah itu, maka akan banyak nama yang mencalonkan diri setiap Pilkada.

"Saya rasa, kalau aturan ini diberlakukan pada Pilkada 2020, kedepan akan banyak animo dari anggota DPRD Sumsel untuk maju sebagai calon kepala daerah. Tapi tentunya siapa yang mau nyalon, pasti memiliki hitungan sendiri untuk maju," pungkas Ridho yang saat ini menjabat ketua komisi IV DPRD Sumsel ini. (arf)

Editor: Soegeng Haryadi
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved