Catat, Upah Minimum Kabupaten Banyuasin Mengalami Kenaikan Mencapai Rp 3.091.934

280 perusahaan yang ada di wilayah Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Banyuasin, harus mengikuti ketentuan UMK sebesar Rp 3.091.934.

Catat, Upah Minimum Kabupaten Banyuasin Mengalami Kenaikan Mencapai Rp 3.091.934
umkterbaru.blogspot.com
Upah Minimum Kabupaten/Kota. 

Laporan Wartawan Sripoku.com, Mat Bodok

SRIPOKU.COM, BANYUASIN - Sebanyak 280 perusahaan yang ada di wilayah Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Banyuasin, harus mengikuti ketentuan Upah Minimum Kota Kabupaten sebesar Rp 3.091.934.

Apabila tidak ditaati, pemerintah akan memberikan sanksi tegas. 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Banyuasin H Noor Yosept Zaath ST MT melalui Kabid Hubungan Industrial dan Jamsostek Elyanto, Selasa (5/11/2019) mengatakan, ketentuan UMK Kota Kabupaten Banyuasin berdasarkan surat edaran tenagakerjaan. 

Untuk itu, penyampaian data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto Tahun 2019. Untuk tingkat implentasi nasional berkisar 3,39 persen.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi secara nasional berkisar 5,12 persen. 

"Ada kenaikan upah di Tahun 2020 mendatang berkisar 8,51 persen. Dengan total Rp 3.091.934," kata Elyanto yang menyebutkan UMP Tahun 2019 berjumlah Rp 2.849.446.

Kenaikan ini diharapkan 280 perusahaan yang ada di Bumi Sedulang Setudung agar mentaatinya dengan seksama. 

Ditegaskan Elyanto, apabila pihak perusahaan tidk mengindahkan surat edaran ketenagakerjaan, pihaknya akan memberikan sanksi berat kepada pihak perushaan.

"Banyaknya perusahaan dan terbatasnya petugas disnakertrans untuk mengkroscek di lapangan.

Maka, diharapkan dari pihak pekerja sendiri untuk dapat melaporkan ke kantor Disnakertran Bidang Pengupahan," ujar Elyanto. 

Pihaknya tidak main-main akan menindak pihak perushaan apabila mencoba membangkang terkait upah.

"Saya harapkan kerjasama yang baik antara pihak perusahaan dengan tenaga kerjanya jangan ada laporan baru berbuat," ungkapnya. 

Dijelaskan Elyanto, UMK wajib diterima bagi pekerja yang lajang dan bagi pekerja yang sudah bekeluarga diwajibkan upahnya sesuai dengan ketentuan perusahaan yang intinya lebih dari UMP

"Upah UMP wajib diterima oleh pekerja lajang, dan pekerja yang sudah berumah tangga upah ada struktur skala upah di masinh-masing perusahaan," tandasnya, pihak perusahaan juga harus mentaati aturan ini.

Penulis: Mat Bodok
Editor: Refly Permana
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved