Breaking News:

Diduga SK DPP Soal Ketua DPRD Dikangkangi Ketua DPC PALI, DPD Demokrat Sumsel Berikan Respon

Diduga SK DPP Soal Ketua DPRD Dikangkangi Ketua DPC PALI, DPD Demokrat Sumsel Berikan Respon

ist
Ketua Badan Pembinaan OKK (Organisasi Kaderisasi Keanggotaan) DPD Partai Demokrat Sumsel, Firdaus Hasbullah SH 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Ketua Badan Pembinaan OKK (Organisasi Kaderisasi Keanggotaan) DPD Partai Demokrat Sumsel, Firdaus Hasbullah SH menyatakan tak rela jika ada oknum DPP yang diduga membekingi Ketua DPC PALI membangkang SK penetapan Wakil Ketua DPRD PALI yang ditandatangani Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pengesahan unsur pimpinan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) periode 2010-2024 hingga kini belum ditetapkan

Firdaus mengatakan diduga atau ada indikasi terjadi pembangkangan oleh Ketua DPC PALI  terhadap SK DPP Partai Demokrat mengenai unsur pimpinan dibekingi oleh oknum DPP Partai Demokrat.

"Wajib politik tegak lurus royal dan loyal kepada semua kebijakan dan aturan yang telah digariskan maupun telah ditetapkan oleh DPP apalagi ditandatangani oleh Ketua Umum, kami tidak rela jika ada oknum DPP yang mengajarkan kadernya untuk membangkang ataupun tidak mematuhi hal-hal yang telah diputuskan oleh pimpinan pusat khusus mengenai unsur pimpinan yang berada di dua kabupaten ini, PALI dan Muratara," ungkap Firdaus Hasbullah SH, Jumat (25/10/2019).

Oleh sebab itu kata Firdaus, pihaknya meminta agar DPP partai Demokrat segera memberikan sanksi yang tegas terhadap kader yang membangkang tsb.

"Secara resmi surat dari DPD Partai Demokrat Sumsel sudah kita sampaikan. Kepada pihak yang berkompeten dalam hal ini Gubernur Sumsel untuk tidak memberikan SK terlebih dahulu terhadap unsur pimpinan DPRD dari partai Demokrat yang bukan namanya ada dalam keputusan DPP Partai Demokrat," ujarnya.

Apapun alasannya menurut Firdaus, DPC tidak dibenarkan menganulir keputusan Dewan Pimpinan Pusat baik secara statement di media, apalagi tertulis.

"Jika Surat keputusan DPP PD tidak dijalankan oleh DPC maka bukan Hljanya PO dan Juklak yang dilanggar. Tetapi AD/ART juga dilanggarnya," pungkasnya.

Diketahui, saat paripurna DPRD PALI pada Selasa (1/10/2019) lalu, telah menetapkan salah satu wakil ketua definitif atas nama Devi Haryanto dari Partai Demokrat.

Surat ini berbeda dari SK DPP Partai Demokrat dengan nomor:242/SK/DPP.PD/VIII/2019 tentang penetapan unsur pimpinan wakil ketua DPRD PALI yang tertera nama Muh Budi Hoiru.

Devi Haryanto mengemukakan, bahwa pengangkatan dirinya sebagai pimpinan Wakil ketua DPRD PALI dari Partai Demokrat tinggal menunggu SK dari Gubernur.

Menurutnya, surat dari pimpinan DPRD PALI terkait hasil rapat paripurna sudah dilayangkan ke Bupati PALI untuk selanjutnya disampaikan ke Gubernur.

"Artinya apabila surat itu berjalan, kita tinggal tunggu SK dari Gubernur. Partai Demokrat sesuai hasil rapat paripurna mengajukan nama calon pimpinan wakil Ketua DPRD PALI atas nama saya sendiri," ungkap Devi Haryanto, Selasa (22/10) lalu. (Abdul Hafiz)

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Budi Darmawan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved