Untung Rugi Prabowo Jadi Menteri Kabinet Jokowi,Pengamat: Mufakat Politik atau Misi Lain Pasca 2024

Untung Rugi Prabowo Jadi Menteri Kabinet Jokowi,Pengamat:Mufakat Politik atau Misi Lain Pasca 2024

Untung Rugi Prabowo Jadi Menteri Kabinet Jokowi,Pengamat: Mufakat Politik atau Misi Lain Pasca 2024
Istimewa
Untung Rugi Prabowo Jadi Menteri Jokowi, Pengamat: Mufakat Politik atau Misi Lain Pasca 2024 

Untung Rugi Prabowo Subianto Jadi Menteri Kabinet Jokowi, Pengamat: Mufakat Politik atau Misi Lain Pasca 2024

SRIPOKU.COM-Untung Rugi Prabowo Subianto Jadi Menteri Kabinet Jokowi, Pengamat menyebut ini merupakan Sebuah Mufakat Politik atau Misi Lain Pasca 2024.

Meski sudah diprediksi tetapi kedatangan Prabowo Subianto memenuhi ajakan untuk masuk kabinet dan Menteri Kabinet Jokowi merupakan sebuah kejutan, karena Pendiri Gerindra ini merupakan rival berat Jokowi dalam kontestasi Pilres 2019 lalu.

Kini Prabowo sudah bertemu dengan Presiden Jokowi dan disinilah merupakan kejutan-kejutan dalam politik yang dianggap pengamat bahwa merupakan dua sisi yang harus diterima, yakni sisi Untung Rugi bagi Prabowo Subianto secara politik maupun dalam hal policy kebijakan pemerintah ke depan.

Prabowo Subianto dan Gerindra dianggap sebagai dua bagian terpenting dari sistem Demokrasi, namun jika bergabung maka pengamat politik menyebutnya ada dua sisi penting yakni, Sebuah Mufakat Politik atau Misi Lain Pasca 2024.

Hal ini diungkapkan Pengamat Sosial Politik Drs Bagindo Togar Butar Butar mengatakan, Jika benar bahwa kader Gerindra di minta Jokowi menjadi menteri, maka ada ada untung dan ruginya.

"Bila issue politik ini menjadi kenyataan, maka dua hal yang bisa saya simpulkan di sini,"

1. Kompresi check n balance akan melemah terhadap pemerintahan

"Yang pertama, semakin kaburnya peran dan tujuan untuk memenangkan suatu kompetisi politik dalam sistem demokrasi, dimana bagi pihak pemenang tak sepenuhnya lagi absolut dalam menjalankan kekuasaan, dan pihak yang kalah, tak sepenuhnya lagi berada di luar sistem (oposisi),"

"Dengan kata lain kompresi check n balance akan melemah terhadap pemerintahan, kondisi ini kurang baik bagi penyehatan fungsional sistem demokrasi yang kita anut," ungkap Pengamat Sosial Politik Drs Bagindo Togar Butar Butar.

Halaman
1234
Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Hendra Kusuma
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved