Kemenag Sumsel Layani Proses Sertifikasi Halal, Begini Caranya

Kemenag Provinsi Sumatera Selat Layani Proses Sertifikasi Halal, Begini Caranya

Kemenag Sumsel Layani Proses Sertifikasi Halal, Begini Caranya
Ist
Kemenag Sumsel Layani Proses Sertifikasi Halal, Begini Caranya 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Menindak lanjuti amanat UU nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal maka, Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) siap memberikan pelayanan bagi pelaku usaha yang ingin mengurus sertifikasi halal.

"Mulai 17 Oktober 2019 kemarin, jaminan produk halal secara resmi diselenggarakan pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama," kata Kakanwil Kemenag Sumsel HM. Alfajri Zabidi, Jumat (18/10/2019).

Sebelumnya, jaminan produk halal dilaksanakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berlaku secara voluntary. Lahirnya UU Nomor 33 Tahun 2014 mengubah voluntary (sukarela) menjadi mandatory (wajib) yang pelaksanaannya dilakukan pemerintah.

"Jaminan produk halal oleh pemerintah merupakan bentuk hadirnya negara dalam menjalankan amanat konstitusi. Kehadiran negara merupakan pemenuhan perlunya kepastian hukum atas kehalalan produk yang dikonsumsi, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya umat muslim," katanya.

Menurutnya, kalau selama ini pelaku usaha dapat memilih untuk mencantumkan sertifikat halal atau tidak di produknya, tapi kini menjadi wajib.

"Kita sendiri siap melayani para pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan sertifikat halal secara manual di Kanwil Kemenag Sumsel," tegas Fajri

Sementara itu Kasubbag Informasi dan Humas Kanwil Kemenag Sumsel H. Saefudin menambahkan, pemberlakuan sertifikasi halal ini dilakukan secara bertahap.

Tahap pertama, kewajiban ini akan diberlakukan terlebih dahulu kepada produk makanan dan minuman, serta produk jasa yang terkait dengan keduanya.

"Prosesnya akan berlangsung dari 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024. Sedangkan tahap kedua, kewajiban sertifikasi akan diberlakukan untuk selain produk makanan dan minuman," kata Sae

Lalu tahap kedua ini dimulai 17 Oktober 2021 dalam rentang waktu yang berbeda. Ada yang tujuh tahun, 10 tahun, ada juga 15 tahun. Perbedaan rentang waktu ini tergantung dari kompleksitas produk masing-masing.

Halaman
12
Editor: Budi Darmawan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved