Pemprov Sumsel Sudah Siapkan Dana Bebas Lahan Musi IV, Ada Syaratnya

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengklaim siap untuk menyelesaikan persoalan pembebasan lahan untuk akses pendekat dari Jembatan Musi IV.

SRIPOKU.COM/Syahrul
SERING MACET -- Kawasan pangkal Jembatan Musi IV, Jalan KH Azhari pada jam-jam sibut selalu macet. Kondisi ini disebabkan di pangkal jalan tersebut kecil. Gambar diambil Selasa (8/10/2019). 

Laporan wartawan Sripoku.com, Rahmaliyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengklaim siap untuk menyelesaikan persoalan pembebasan lahan untuk akses pendekat dari Jembatan Musi IV ke ruas Jalan A Yani, Palembang.

Hanya saja ada ada beberapa kendala yang memang harus diclearkan terlebih dahulu sebelum proses dilanjutkan

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru mengatakan, soal anggaran pada dasarnya Pemprov Sumsel sudah komitmen menyiapkan anggaran untuk pembayaran lahan milik warga yang akan dibebaskan.

"Musi IV itu anggarannya kan tersedia tidak diubah-ubah.

Cuma keinginan kita setiap kali pembebasan langsung ada manfaat. Anggarannya memang tidak cukup sekarang, dulu anggaran disiapkan namun tidak sesuai dengan kebutuhan yang harus digunakan," ujarnya saat di Griya Agung, Minggu (13/10/2019)

Menurutnya, pembayaran untuk pembebasan lahan Jembatan Musi IV harus secara serentak dilakukan, tidak bisa hanya di persil tertentu saja, karena ia ingin ketika pembebasan lahan dilakukan maka akan ada manfaat yang langsung dirasakan saat itu.

"Ibaratnya gini, Tidak bisa kalau disini di bebaskan, pindah lagi ke titik lain. Harus tuntas sekali jalan," jelasnya.

Meski tak menjelaskan secara detil taksiran dana pembebasan yang dianggarkan, kemungkinan alokasi anggaran bisa saja dilebihkan dari alokasi semula agar tujuannya semua persil bisa dibebaskan dalam satu waktu.

"Saya tidak tahu berapa butuhnya, karena harus dihitung NJOP, harga pasar, luas bangunan, luas tanah yang jadi tolak ukurnya dan BPN yang tahu soal itu.

Kalau anggarannya tersedia tidak masalah apalagi jika ini diprioritaskan," tuturnya.

Sebelumnya, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) mengungkapkan, pihaknya masih menunggu rampungnya masalah pembebasan lahan untuk lanjutan pembangunan akses jalan pendekat.

Taksiran kebutuhan untuk pembebasan yakni Rp 250 Miliar.

"Kalau pemprov sediakan dana untuk pembebasan 400 meter dari total 834 Meter maka kita siap bangun 400 meter.

Hanya saja, kami perlu bukti bahwa memang pembayaran pembebasan sudah clear baru bisa dikerjakan," ujar Kepala BBPJN, Kiagus Syaiful Anwar.

Penulis: Rahmaliyah
Editor: Refly Permana
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved