Berita Muba

Kejari Muba Tetapkan Tiga Tersangka Pembangunan Gudang Beku Yang Rugikan Negara Hingga Rp 500 Juta

Kejari Muba Tetapkan Tiga Tersangka Pembangunan Gudang Beku Yang Rugikan Negara Hingga Rp 500 Juta

Kejari Muba Tetapkan Tiga Tersangka Pembangunan Gudang Beku Yang Rugikan Negara Hingga Rp 500 Juta
SRIPOKU.COM/dho
Kajari Muba Suyanto SH MH (nomor dua dari kiri) ketika menggelar konfrensi pers terkait penetapan tiga tersangka pembangunan gudang beku Dinas Perikanan Muba. 

SRIPOKU.COM, SEKAYU - Kejaksaan Negeri Kabupaten Musi Banyuasin (Kejari Muba) menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan gudang beku terintergrasi skala kecil pada Dinas Perikanan Muba. Kasus Tipikor pembangunan gudang beku bersumber pada dana APBN tahun anggaran 2016.

Kepala Kejaksaan Negeri Muba, Suyanto SH MH, mengatakan penetapan tersangka yang dilakukan, setelah adanya kejanggalan pada Daftar Isi Pelaksaan Anggaran (DIPA) petikan tahun anggaran 2016. Mengenai pembangunan gudang beku berskala kecil dengan anggaran Rp. 2.048.730.000 bersumber APBN, meliputi pembangunan gudang beku fisik dan pengadaan mesin Cold Storage dan Air Blast Freezer.

"Ya, hari ini kita menetapkan tiga tersangka dengan inisial AM selaku Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA), MR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan RH selaku pelaksana kegiatan. AM dan MR merupakan PNS aktif di Dinas Perikanan Kabupaten Muba,"kata Suyanto, saat konferensi persi di Kejari Muba, Kamis (10/10/19).

Lanjutnya, penetapan tersangka terindikasi pada tahap perencanaan konsultan perencana satu atap dengan kontraktor pelaksanaan pengadaan mesin. Kemudian pada penyusunan HPS oleh PPK di markup dan sudah mengacu pada kepada merk dan pabrikan tertentu. 

"Pada tahap pelelangan terjadi persekongkolan antara KPA, PPK, dan pelaksana kegiatan. Kemudian pada pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan RAB yang ada. Dari perbuatan yang dilakukan negara mengalami kerugian sebesar Rp 500 juta berdasarkan hasil audit BPKP tanggal 7 Mei 2019,"tegasnya.

Pasal yang disangkakan yakni Pasal 2 ayat (1) jo undang-undang RI no 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dan ditambah dengan undang-undang RI no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. "Untuk tahap selanjutnya akan dilakukan pemeriksaa lebih lanjut. Mengenai larangan keluar kota nanti kita akan berkoordinasi dengan Pidsus dan Intel,"jelasnya.

Kasi Pidsus Kejari Muba, Arie Apriansyah SH, menambahkan salah satu hambatan penetepan tersangka yakni karena kemarin penyidik masih menunggu hasil dari BPKP Sumsel. Hasil tersebut baru diserahkan pada tahun 2019 ini, oleh karena itu pihaknya baru bisa menetapkan ketiga tersangka tersebut.

"Penetetapan tiga tersangka ini sudah terjadi sejak perencanaan salah satu contoh mengacu pada pabrikan tertentu yang dilakukan dalam pengadaan mesin. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap ketiga tersangka,"ungkapnya.

Sementara, Kepala BKPSDM Muba, Sunaryo SSTP, mengatakan untuk penetapan status tersangka mengacu sesuai ketentuan PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS. "Sesuai dengan PP 11 tahun 2017 maka PNS tersebut akan diberhentikan sementara sebagai PNS sambil menunggu incraht di pengadilan,"ujarnya. (dho)

Penulis: Fajeri Ramadhoni
Editor: Budi Darmawan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved