Fraksi PDI-P Pastikan akan Menolak Jika Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengganti Undang-Undang KPK

Fraksi PDI-P Pastikan akan Menolak Jika Jokowi Terbitkan Perppu KPK Pengganti Undang-Undang KPK

Fraksi PDI-P Pastikan akan Menolak Jika Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengganti Undang-Undang KPK
Youtube Kompastv
Fraksi PDI-P Pastikan akan Menolak Jika Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengganti Undang-Undang KPK 

Fraksi PDI-P Pastikan akan Menolak Jika Jokowi Terbitkan Perppu KPK Pengganti Undang-Undang KPK

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi PDI-P, Hendrawan Supratikno, menegaskan bahwa Fraksi PDI-P di DPR memastikan akan menolak jika Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mencabut Undang-Undang KPK hasil revisi.

Hendrawan Supratikno mengatakan, sikap resmi Fraksi PDI-P ialah menolak perppu.

Hendrawan Supratikno menyarankan agar polemik revisi UU KPK diselesaikan melalui judicial review di Mahkamah Konsitusi atau legislative review.

"Pandangan resmi kami di fraksi, sebaiknya tetap melalui judicial review dan legislative review," kata Hendrawan saat dihubungi, Selasa (8/10/2019).

TERUNGKAP 3 Tokoh tak Setuju Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Mayoritas Koalisi Jokowi Menolak?

Respon Fahri Hamzah Jika Jokowi Keluarkan Perppu KPK : Adanya Orang Mau Nyolong SDA ke Indonesia

Perppu KPK, jika jadi diterbitkan Jokowi, memang akan langsung berlaku.

Namun, perppu itu tetap membutuhkan persetujuan DPR.

Hal ini diatur di Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal tersebut mengatur dalam kegentingan memaksa, presiden berhak menetapkan perppu.

Ayat berikutnya mengatur, peraturan tersebut harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut.

Halaman
123
Editor: Sudarwan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved