Berita Muratara

Puluhan Warga Datangi Pemkab Muratara, Terkait Masalah Kades yang Ditahan di Lapas

Warga yang berjumlah 30 orang itu ingin meminta bantuan Bupati Muratara untuk menyelesaikan permasalahan Kepala Desa (Kades) Biaro Baru yang kini dita

Puluhan Warga Datangi Pemkab Muratara, Terkait Masalah Kades yang Ditahan di Lapas
Tribun Sumsel / Rahmat Aizullah
Sejumlah warga dari Desa Biaro Baru, Kecamatan Karang Dapo mendatangi kantor Bupati Muratara, Senin (7/10/2019). 

SRIPOKU.COM , MURATARA - Sejumlah warga dari Desa Biaro Baru, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mendatangi kantor bupati setempat, Senin (7/10/2019).

Warga yang berjumlah 30 orang itu ingin meminta bantuan Bupati Muratara untuk menyelesaikan permasalahan Kepala Desa (Kades) Biaro Baru yang kini ditahan di Lapas Klas IIA Lubuklinggau.

"Kedatangan kami ke sini mau bertemu dengan pak bupati, sekaligus meminta bantuan Pemkab untuk menyelesaikan masalah Kades kami yang ditahan," kata perwakilan warga, Hidayaturrohman saat ditanya Tribunsumsel.com.

Kedatangan warga juga ingin memastikan apakah benar kabar yang mereka terima bahwa Pemkab Muratara memberikan bantuan hukum untuk menyelesaikan masalah Kades Biaro Baru tersebut.

"Kami sudah bertemu dengan pak Bupati, ternyata benar pak Bupati telah memerintahkan kuasa hukumnya untuk menyelesaikan masalah Kades kami, sekarang masih dalam proses," ujarnya.

Sementara itu warga lainnya, Padli yang merupakan kakak kandung Kades Biaro Baru yang ditahan mengatakan pihaknya sangat membutuhkan bantuan hukum dari Pemkab Muratara untuk menyelesaikan masalah adiknya.

Sebab menurut dia, adiknya yakni Kades Biaro Baru, SJ yang kini masih ditahan di Lapas Klas IIA Lubuklinggau tersebut dituduh menggelapkan dana masyarakat sebanyak Rp 46 juta padahal itu tidak benar.

Ia mengatakan, Kades SJ dilaporkan ke polisi atas dugaan penggelapan dana dari hasil sokongan warga untuk menggelar syukuran karena telah berhasil mendapatkan paket plasma sawit dari perusahaan PT PPA.

Warga terus mempertanyakan rencana syukuran tersebut yang belum direalisasikan, namun Kades SJ meminta warga bersabar, sehingga warga kesal dan melaporkannya ke polisi atas dugaan penggelapan.

"Kades SJ tidak melakukan penggelapan, dana itu ada, masyarakat ini tidak mengerti, syukuran itu dilaksanakan setelah mendapat SK lahan plasma dari Bupati, nah kita masih menunggu SK itu baru syukuran," katanya.

Padli menyebutkan, dalam permasalahan ini Kades SJ dizolimi karena dana tersebut ada dan sama sekali tidak digelapkan, namun ia dilaporkan atas dugaan tindak pidana penggelapan.

"Beliau (Kades SJ) dizolimi oleh orang yang tidak tahu terima kasih. Susah payah memperjuangkan paket plasma sawit dari PT PPA, tapi balasan warga seperti ini, air susu dibalas air tuba," kata Padli. (cr14)

Editor: Budi Darmawan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved