WARNING! DPR Bisa Lakukan Pemakzulan atau Pecat Presiden Jokowi seperti Presiden keempat RI Gus Dur

WARNING! DPR Bisa Lakukan Pemakzulan atau Pecat Presiden Jokowi seperti Presiden keempat RI Gus Dur

WARNING! DPR Bisa Lakukan Pemakzulan atau Pecat Presiden Jokowi seperti Presiden keempat RI Gus Dur
kolase Sripoku.com
WARNING! DPR Bisa Lakukan Pemakzulan atau Pecat Presiden Jokowi seperti Presiden keempat RI Gus Dur 

WARNING! DPR Bisa Lakukan Pemakzulan atau Pecat Presiden Jokowi seperti Presiden keempat RI Gus Dur

SRIPOKU.COM - Pendiri dan Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh, memberi warning kepada Presiden Joko Widodo agar berhati-hati dalam menanggapi tuntutan yang meminta Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Perppu ini dimaksudkan untuk menggantikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi.

Bila Jokowi menerbitkan Perppu UU KPK, jangan sampai bernasib seperti Presiden Ke-4 RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, yang diimpeachment (dimakzulkan) oleh DPR.

"Mungkin masyarakat dan anak-anak mahasiswa tidak tahu kalau sudah masuk ke ranah sana (MK), Presiden kita paksa keluarkan Perppu, ini justru dipolitisasi. Salah-salah presiden bisa di-impeach (dimakzulkan) karena itu," kata Surya Paloh di Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Surya Paloh, yang baru saja dibikin heboh oleh aksi Ketua DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yang seolah membuang muka, saat Surya Paloh sudah berdiri hendak menyalami Megawati, meminta semua pihak menunggu hasil uji materi dari Mahkamah Konstitusi (MK).

41 Desa di Musirawas akan Mengikuti Pilkades Serentak Tahun 2020

Bukan Polisi atau Jaksa, Terduga Pembunuh Ini Diawasi Ketat Oleh Ibunya, UU No 11 Jadi Dasarnya

Sering Sakit Kepala Sebelah? Konsumsi 5 Makanan Ini Agar Sakit Kepala Sebelahmu Tak Kambuh Lagi

Surya Paloh mengatakan, Presiden Jokowi dan partai-partai pendukungnya sepakat untuk belum menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan UU KPK hasil revisi. 

Alasannya, UU KPK tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi kita tunggu dulu bagaimana proses di MK melanjutkan gugatan itu. Jadi yang jelas presiden bersama seluruh partai-partai pengusungnya mempunyai satu bahasa yang sama. Untuk sementara enggak ada. Belum terpikirkan mengeluarkan perppu," kata Surya Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Surya Paloh mengatakan, presiden dan partai pendukung memahami tuntunan masyarakat dan mahasiswa untuk menerbitkan Perppu KPK.

Halaman
1234
Editor: Welly Hadinata
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved