Jawaban tak Terduga Fahri Hamzah Soal Iklan Jualan Gedung DPR di Toko Online yang Viral di Twitter

Jawaban tak Terduga Fahri Hamzah Soal Iklan Penjualan Gedung DPR di Toko Online, Viral di Twitter

SRIPOKU.COM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah merespon soal kabar kemunculan iklan penjualan gedung DPR di toko online dan bahkan sempat viral di Twitter

Dilansir dari Tribun Palu dalam artikel 'Viral Gedung DPR Dijual di e-Commerce, Fahri Hamzah: Kita Harus Relaks Soal-soal Begitu', respon Fahri Hamzah ini diungkapkannya dalam tayangan di kanal Youtube Metrotvnews, Kamis (26/9/2019)

Menurut Fahri Hamzah hal tersebut adalah dinamika masyarakat yang harus dihadapi dengan tenang.

• Berhenti dari TNI Lalu Gagal Jadi Cawapres, Rahasia Agus Yudhoyono di Rumah Dibongkar Annisa Pohan

• Menkumham Yasonna Laoly Mundur dari Kabinet Jokowi Pasca Heboh RKUHP, Begini Reaksi Fahri Hamzah

• Menkumham Yasonna Laoly Mengundurkan Diri Padahal Akan Dilantik Jadi DPR hingga Nasib Puan Maharani

Dia juga menuturkan bahwa dirinya tidak merasa tersinggung maupun kecewa dengan sikap yang dilakukan masyarakat.

"Kita ini bangsa demokrasi jadi kita harus relaks soal-soal begitu, kita harus memandang dinamika masyarakat, tidak perlu tersinggung, kecewa," ujar Fahri Hamzah

Menurutnya dinamika yang terjadi di masyarakat harus dipandang sebagai sesuatu yang positif.

Fahri meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat itu adalah bentu dari kekecewaan mereka terhadap DPR.

"Itu bagian dari cara masyarakat kecewa, ya mereka sudah mmeilih sudah datang ke TPS lalu mereka merasa dari lembaga yang mewakili mereka tidak memuaskan ya itu ekspresinya ya itu tidak ada masalah," tuturnya.

"Dan itu lebih real daripada riset-riset yang kadang-kadang nggak berdasar," imbuhnya.

Berikut videonya:

Seperti diketahui, masyarakat saat in tengah diresahkan dengan RKUHP sehingga berbagai aksi dilakukan untuk menolak pengesahannya.

Mulai dari aksi demo mahasiswa hingga turut viral sebuah tangkapan layar yang memperlihatkan iklan penjualan gedung DPR di toko online.

Saking kesalnya dengan keputusan DPR, ada yang sampai berinisiatif menjual gedung DPR di toko online.

Gedung DPR yang dijual online ini viral di media sosial Twitter pada Rabu (25/9/2019).

Seperti yang diunggah oleh akun @RatnaRifwana.

Ia membagikan potret tampilan layanan e-commerce.

Gedung DPR beserta anggota dewannya dijual di toko online dengan harga Rp 500.

Tentu saja hal ini hanya sebagai hiburan semata.

Berdasarkan pantauan TribunStyle.com (grup SURYA.co.id) dari laman Tokopedia, ternyata memang benar terdapat unggahan gedung DPR yang dijual di situs jual beli online tersebut.

Gedung DPR dijual dengan berbagai harga, ada yang menjual dengan harga Rp 1.500 ada juga yang menjual dengan harga Rp 666.

Demo Mahasiswa Berhasil Goyang Presiden Jokowi

Aksi demo mahasiswa 4 hari ini berhasil menggoyang Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mempertimbangkan akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang KPK ( Perppu KPK).

Seperti diketahui, demo mahasiswa berlangsung di berbagai daerah, puncaknya hari ini, Kamis (26/9/2019).

Hampir semua mahasiswa di kota-kota besar turun ke jalan menuntut Perppu KPK dan penundaan Rancangan Undang-undang lainnya.

Namun, setelah mengundang puluhan tokoh nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, Presiden Jokowi mendapat masukan agar mengeluarkan Perppu KPK.

Hal itu dalam rangka menyikapi aksi demo mahasiswa yang semakin hari semakin masif di beberapa kota.

Para tokoh nasional yang diundang Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019), di antaranya mantan pimpinan KPK Erry Riana Hadjapamekas, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, serta pakar hukum tata negara Feri Amsari dan Bivitri Susanti.

Tokoh lain yang turut hadir, antara lain, Goenawan Mohamad, Butet Kartaradjasa, Franz Magnis Suseno, Christine Hakim, Quraish Shihab, dan Azyumardi Azra.

"Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita, utamanya masukan itu berupa perppu," kata Jokowi.

"Tentu saja ini kami hitung, kalkulasi dan nanti setelah itu akan kami putuskan dan sampaikan kepada senior-senior yang hadir pada sore hari ini," ujar dia.

Para tokoh memberikan masukan kepada Presiden Jokowi untuk menyikapi aksi penolakan beberapa RUU yang dilakukan para mahasiswa, terutama UU KPK hasil revisi.

Presiden akan mempertimbangkan menerbitkan Perppu KPK.

Jokowi sebelumnya menolak mencabut UU KPK. Namun, kini mulai mempertimbangkan untuk menerbitkan perppu.

"Akan kami kalkulasi, kami hitung, pertimbangkan, terutama dalam sisi politiknya," ujar Jokowi.

Namun, Jokowi belum memberi kepastian kapan ia akan mengambil keputusan terkait penerbitan perppu ini.

"Secepat-cepatnya dalam waktu sesingkat-singkatnya," kata dia.