Sekolah Boleh Galang Dana Siswa, Asal Tidak Mengikat

Orangtua atau walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.

Sekolah Boleh Galang Dana Siswa, Asal Tidak Mengikat
ISTIMEWA
Ilustrasi

PALEMBANG, SRIPO -- Mengacu pada UUD 1945 pasal 45, UU Disdiknas no 20 tahun 2003, Pergub No 42 tahun 2017, Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan 2 Agustus 2019, serta Permendikbud No 75 tahun 2016, maka sekolah dibolehkan menghimpun dana. Syaratnya, besaran dana sumbangan itu tidak ditentukan, tidak mengikat, dan waktunya tak ditentukan.

“Syaratnya adalah besarannya tak ditentukan, tidak mengikat dan waktunya tak ditentukan. Dalam penggalangan dana yang tidak ditentukan tersebut, komite sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat," ujar Kabid Pencegahan Ombudsman Perwakilan Sumsel, Rahaduan Vishnu Kumoro, kemarin.

Selain itu, hasil penggalangan dana harus dibukukan pada rekening bersama antara komite sekolah. Ada perbedaan antara sumbangan dan pungutan yaitu. Sumbangan adalah pemberian berupa uang atau barang atau jasa oleh peserta didik.

Orangtua atau walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan. "Sedangkan pungutan, yakni penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan atau barang atau jasa," ujarnya.

Jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua atau wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar. Dia menegaskan sekolah boleh menggalang dana ke wali murid, asal sifatnya tidak wajib dan tidak memaksa.

"Dari dana yang diberikan tersebut agar tidak menimbulkan permasalahan, wajib dilaporkan kembali kepada wali murid dan dibuat pembukuannya. Istilah lain dibuat laporan agar transparan," jelasnya.

Sementara itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah mengatur batas-batas penggalangan dana yang boleh dilakukan Komite Sekolah. Penggalangan dana tersebut ditujukan untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah dengan azas gotong royong. Dalam Permendikbud tersebut, Komite Sekolah diperbolehkan melakukan penggalangan dana berupa sumbangan pendidikan, bantuan pendidikan, dan bukan pungutan. Di Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.

Kemudian pada pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan bukan pungutan. Yang dimaksud dengan bantuan pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.

Sumbangan pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa/ oleh peserta didik, orang tua/walinya, baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan. (ts-Elm)

Editor: Soegeng Haryadi
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved