Satu Periode DPRD PALI Sahkan 31 Perda, Soroti PDAM Kerap Tak Mengalir

Genap satu periode Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) telah mengesahkan 31 Peraturan Daerah (Perda) saat

Satu Periode DPRD PALI Sahkan 31 Perda, Soroti PDAM Kerap Tak Mengalir
SRIPOKU.COM/IST
Pimpinan serta anggota DPRD PALI periode 2014-2019 bersama Bupati PALI Heri Amalindo. 

Satu Periode DPRD PALI Sahkan 31 Perda, Soroti PDAM Kerap Tak Mengalir

Laporan Wartawan Sripoku.com, Jati Purwanti

SRIPOKU.COM, PALI -- Genap satu periode Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) telah mengesahkan 31 Peraturan Daerah (Perda) saat mengakhiri masa bhaktinya.

Ketua DPRD PALI, Drs. H Soemarjono mengatakan, DPRD PALI periode 2014-2019 ini sedikitnya telah menghasilkan produk hukum sebanyak 31 Perda, terhitung sejak dilantik Januari 2015 lalu.

Menurutnya, sebanyak 31 Perda dihasilkan ini merupakan kerjasama DPRD serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PALI.

"Tahun 2016 disahkan 8 Perda, kemudian Tahun 2017 juga ada 8 Perda dihasilkan, 7 Perda Tahun 2018 disusul 9 Perda pada Tahun 2019 ini," ungkap H Soemarjono, Minggu (22/9/2019).

Pakde begitu akrab ia disapa menuturkan, sementara ini ada 9 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sudah masuk ke Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRD PALI.

Dari 9 Perda tersebut, dua diantaranya merupakan Raperda inisiatif dari DPRD PALI, sementara 7 Raperda berasal dari usulan Pemkab PALI.

"Mudah-mudahan 9 Raperda ini akan diselesaikan pada teman-teman DPRD PALI yang baru terpilih periode 2019-2024," ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Selain itu, lanjut Pakde, menyoroti permasalahan serius saat ini ditengah masyarakat, ia berharap pemerintah Kabupaten PALI untuk lebih serius dalam menangani permasalahan saat ini, dantaranya kebakaran lahan dan air bersih.

"Dua masalah itu menjadi PR (pekerjaan rumah-red) kita bersama, terutama air bersih yang menjadi kebutuhan pokok hidup warga," ujarnya.

9 Tahun Jadi Istri Siri, Desi Malah Dianiaya Suaminya dan Beruntung Diselamatkan Tetangganya

Dokter Alumni FK Unsri Masuk Desa Terpencil, Tanggulangi Penyebaran Penyakit ISPA

Lakukan Patroli Rutin, Tim Gabungan Jaga Bukit Serelo Dari Karhutla

Pembunuhan Berlatar Belakang Cinta Segitiga ABG di Lubuklinggau Berhasil Diungkap Polisi

Ia berpesan, kepada anggota dewan periode 2019-2024 untuk melanjutkan perjuangan yang belum terselesaikan, salah satunya mendorong pemerintah pusat untuk segera membayar Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp 287 milyar lebih, lantaran Kabupaten PALI membutuhkan dana tersebut.

"Kita tegaskan, defisit anggaran bukan kesalahan pemerintah PALI, tapi dari pemerintah pusat akibat DBH belum juga dibayarkan ke kita," katanya.(cr2)

Penulis: Reigan Riangga
Editor: Budi Darmawan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved