Tips Aman Berinvestasi Properti , Kalau Sudah AJB Aman

Masyarakat diingatkan untuk cerdas ketika berinvestasi properti termasuk jangan puas telah melakukan PPJB (Pengikatan Perjanjian Jual Beli) meskipun t

Tips Aman Berinvestasi Properti , Kalau Sudah AJB Aman
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Ngobrol Pintar dan Inspiratif (Ngopi) Bareng BungFK di Roca Cafe & Resto dengan tema Tips Aman Berinvestasi Properti, Jumat (13/9/2019). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Masyarakat diingatkan untuk cerdas ketika berinvestasi properti termasuk jangan puas telah melakukan PPJB (Pengikatan Perjanjian Jual Beli) meskipun telah membayar lunas.

"Ketika kita periksa berkasnya memang iya ke notaris, bukan AJB (Akta Jual Beli) tapi PPJB. Artinya gini, properti, rumah atau tanah, beralih kepemilikan ketika sudah akta jual beli. Akta notaris tapi namanya akta jual beli bukan PPJB (Pengikatan Perjanjian Jual Beli). Baru dijanjikan akan dilakukan jual beli. Belum terjadi jual belinya. Walaupun sudah lunas PPJB, namun secara hukum itu belum beralih. Masih pemilik tanah asal," ungkap Lawyer dan Ahli Kepailitan M Arifudin SH MH dan Herlin Susanto SH MH pada acara Ngobrol Pintar dan Inspiratif (Ngopi) Bareng BungFK di Roca Cafe & Resto, Jumat (13/9/2019).

Menurut Arifudin yang profesinya kurator inilah yang kerap menjadi problem. Kadang-kadang konsumen waktu ada perkara developer bermasalah ataupun dalam yang ditangani itu pailit.

"Kemudian konsumen menyerahkan berkas. Pak kita udah lunas jadi tanah itu punya kita. Kita cek, oh belum. Karena masih PPJB. PPJB dengan AJB itu sangat berbeda 180 derajat. PPJB itu kepemilikan tanah belum beralih ke siapapun. Walaupun konsumen sudah membayar lunas. Masih milik developer kalau atas nama developer. Atau milik pihak ketiga kalau tanah itu milik pihak ketiga yang bekerjasama dengan developer. Tapi kalau sudah AJB itu aman. Karena tanah itu sudah milik konsumen," jelas alumnus Hukum Bisnis Magister Hukum (M.H.) Universitas Gadjah Mada (UGM).

Menurut Arifudin, tips aman itu memastikan bahwa sertifikat tanah sudah full akusisi. Sertifikat sudah lunas dibeli developer dan balik nama. Konsumen melakukan akad dengan orang yang tepat. Memang tanah milik developer. Jangan tanahnya milik pihak ketiga.

"Sertifikat mau belum pecah atau sudah pecah harus milik developer sendiri. Kalau gak bisa bahaya. Karena kalau ada masalah, konsumen akan dirugikan, tanah tetap milik pemilik tanah. Untuk memperkecil risiko konsumen," kata Arifudin yang pernah menjadi mahasiswa Pencinta Alam, Federasi Panjat Tebing, Senat Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa FH UMP.

Menurutnya, developer pun harus membuka karena demi kepentingan konsumen yang akan membeli dan membayar dan risiko terbesarnya pada konsumen. Nanyanya ke pimpinan developer, manajer perusahaannya atau bagian legalnya. Karena saya lawyer tipsnya yang legal secara hukumnya.

"UU Perlindungan konsumen juga gak secara tegas, orang menjual barang dengan bahasa matketing itu kan kita susah mempermasalahkan. Apakah itu kebohongan publik? Apakah UU Perlindungan konsumen terpenuhi apa gak? Kan susah. Denger promo Rp 500 ribu dapat tanah. Syarat dan Ketentuan Berlaku (SKB) itu kan boleh-boleh saja," pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan M Qodri Usman Siregar SP, praktisi bisnis properti konsumen menyarankan agar konsumen harus jeli dan rinci sebelum membeli.

"Lebih dalam mengenai barang yang akan dibeli. Tanah itu milik properti apakah milik pihak ketiga. Jangan terbuai kemasan iklan. Harus tahu status developer sudah teruji apa belum seperti dalam kumpulan REI," kata Qodri yang pernah menjadi staf Bawaslu Provinsi Sumsel.

Sebagai informasi profesi kurator memang terbilang langka, dan masih asing di telinga masyarakat. Namun ternyata pekerjaan ini sangat menjanjikan bagi yang menggelutinya.

Kurator Indonesia M Arifudin, SH dari ASP (Arifudin Susanto Partnership) Law Firm mengatakan untuk menjadi kurator harus mengawali pendidikan lawyer ataupun akuntan terlebih dahulu baru dilanjutkan keprofesionalan kurator.

"Di Indonesia belum populer, belum banyak yang bisa lulus pendidikan kurator dimana saat ini jumlahnya terbatas di Indonesia, sekitar ratusan," ungkapnya.

Kurator adalah profesional yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan pengurusan dan pemberesan. Maksud pengurusan di sini yaitu mencatat, menemukan, mempertahankan nilai, mengamankan, dan membereskan harta debitor selaku pemilik hutang dengan cara dijual melalui lelang untuk kreditor sebagai penyedia dana untuk debitor. (Abdul Hafiz)

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Budi Darmawan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved