KPK OTT Pejabat Muaraenim

Bupati Muaraenim Kena OTT KPK, Herman Deru Tegaskan Plh tak Boleh buat Kebijakan Strategis

Bupati Muaraenim Kena OTT KPK, Herman Deru Tegaskan Plh tak Boleh buat Kebijakan Strategis

Bupati Muaraenim Kena OTT KPK, Herman Deru Tegaskan Plh tak Boleh buat Kebijakan Strategis
SRIPOKU.COM/RAHMALIYAH
Gubernur Sumsel, Herman Deru saat menemui wartawan di Griya Agung, Rabu (4/9/2019). 

Bupati Muaraenim Kena OTT KPK, Herman Deru Tegaskan Plh tak Boleh buat Kebijakan Strategis

Laporan wartawan Sripoku.com, Rahmaliyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru mengaku telah menandatangani surat keputusan penunjukan Wakil Bupati Muaraenim, H Juarsah sebagai Pelaksana Harian (PLH) menggantikan Bupati Muaraenim, Ahmad Yani yang tersangkut kasus dugaan suap US$ 35 ribu atau setara Rp 500 juta dalam proyek jalan di Muaraenim.

Herman Deru menegaskan, Wakil Bupati akan menjalankan tugas pemerintahan namun bukan laiknya tugas Bupati Definitif.

PLH tidak boleh membuat kebijakan strategis, misal, soal anggaran, membuat kebijakan tentang kepegawaian, tidak boleh mutasi, apalagi memberhentikan orang.

"Saya sudah perintahkan Wabup, untuk menjalankan tugas-tugas kepemimpinan saja kesehariannya. 1x24 jam sudah saya tanda tangani, Wabup sudah saya panggil, sekarang beliau lagi paripurna. Dia akan ke palembang, dan akan saya serahkan itu, tidak bisa teleg-teleg saja, meskipun dia tidak pelantikan," tegasnya, Rabu (4/9/2019).

Idap Penyakit Langka, Jari Tangan dan Kaki Bocah Perempuan di OKU Selatan Ini Terpaksa Diamputasi

Berikut Fakta-Fakta Kematian Bayi Baru Lahir Seperti Yang Dialami Putri Kedua Muzammil Hasballah

Penunjukkan ini sejalan jika sudah ada penegasan dari pihak KPk terkait status Bupati AY. "Jika ditetapkan tersangka da ditahan maka sesuai perintah UU harus ada pengganti sementara," jelasnya.

Lama penunggasan PLH sendiri, kata Deru akan menunggu adanya keputusan tetap dari pengadilan.

Kemudian KPK akan memberitahukan ke Menteri Dalam Negeri terkait status kepala daerah yang tersandung kasus hukum tersebut.

"Ketika sudah ada pemintaan dari Mendagri untuk menunjuk PLT baru ada mekanisme lain pengangkatan definitf, kalau itu cukup syarat jadi Bupati," jelasnya.

Gubernur mengungkapkan KPK tidak mungkin serta merta menetapkan atau mengamankan Bupati sebagai tersangka jika tidak ada alat bukti kuat.

"Artinya KPK sudah ada alat bukti, bukti petunjuk atau jejak digital. Saya tidak tahu," ujarnya.

Namun, ia menegaskan sebagai Kepala Daerah harusnya paling cantik itu tidak usah bersentuhan dengan kontraktor atau pihak ketiga, cukup tupoksinya pada kebijakan-kebijakan saja.

"Jangan bersentuhan dengan teknis atau kontraktor. Tidak usah main proyek, main kebijakan saja. Seperti anggaran, tadi sudah saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah membuat kebijakan. Kalau masalah tehnis, sudah masalah lembaga yang terpercayalah," jelasnya.

Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved