Berita PALI

Kabupaten PALI Terancam Defisit Anggaran, Rp 400 M DBH Migas Belum Dibayarkan

PALI defisit anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) untuk Bumi Serapat Serasan sebagai daerah penghasil Migas hingga kini belum dicairk

Kabupaten PALI Terancam Defisit Anggaran, Rp 400 M DBH Migas Belum Dibayarkan
ist
Bupati PALI Heri Amalindo 

Kabupaten PALI Terancam Defisit Anggaran, Rp 400 M DBH Migas Belum Dibayarkan

Laporan Wartawan Sripoku.com, Reigan Riangga

SRIPOKU.COM, PALI -- Kabupaten PALI (Penukal Abab Lematang Ilir) terancam defisit anggaran.

Pasalnya, Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) untuk Bumi Serapat Serasan sebagai daerah penghasil Migas hingga kini belum dicairkan.

Bupati PALI, H. Heri Amalindo mengatakan, bahwa Kabupaten PALI tidak akan terjadi defisit jika Pemerintah Pusat membayar DBH pada Bumi Serapat Serasan tepat waktu.

"Terjadi tunda bayar. Jadi PALI, bukan terjadi defisit. Pemerintah Pusat yang berhutang dengan kita, karena DBH itu hak kita sebagai daerah penghasil Migas. Kita hanya mengambil yang hak kita," ungkap Heri Amalindo, Rabu (28/8/2019).

Sempat Buron 3 Hari, Tersangka Pencuri Seperangkat Alat Mesin Diringkus Polsek Rawas Ilir

Hujan Mengguyur Kabupaten Lahat Sebabkan Jalan Amblas dan Truk Bermuatan Semen Terjebak

Beberapa Saat Setelah Sholat Istisqo , Kota Pagaralam Langsung Diguyur Hujan

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PALI, Syahron Nazil mengatakan, bahwa saat ini pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) belum bisa membayar DBH untuk kabupaten PALI.

"Sejak 4 tahun terakhir dari Tahun 2016 hingga triwulan ke empat (4) Tahun 2019 totalnya sekitar lebih kurang Rp 400 Miliar. Bahkan, dana ini pada Tahun 2020 mendatang diprediksi bakal menumpuk," ungkap Syahron Nazil, Rabu.

Namun demikian, jelas Syahron, pihaknya tak lantas diam saja. Ia mengakui, beberapa waktu lalu sudah menyurati dan rapat bersama pihak Kemenkeu RI.

"Hasilnya, kami masih menunggu keputusan dari Kemenkeu RI. Namun diperkirakan di tahun mendatang PALI akan lebih banyak bayar lagi dibayarnya, karena akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.

Besarnya total yang belum dibayar oleh Kemenkeu selain dari DBH Migas juga berasal dari Pajak Bumi Bangunan (PBB) Sumber Daya Alam.

"Dibanding dengan DBH Migas, yang paling besar itu sebenarnya PBB SDA. Kita berharap bersama bisa segera cair," jelasnya.(cr2)

Penulis: Reigan Riangga
Editor: Budi Darmawan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved