Deru Beri Keleluasan Pada ASN Pilih Perbankan Untuk Kredit Rumah

Gubernur Sumsel, Herman Deru mengatakan tidak membatasi mereka dalam hal memilih perbankan untuk proses pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Sripo/Rahma
Gubernur Sumsel, Herman Deru (pakai peci) saat meninjau stand di kegiatan iB Hasanah yang diselenggarakan oleh OJK, Jumat (23/8/2019) 

Laporan wartawan Sripoku.com, Rahmaliyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Untuk memudahkan para Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri di Provinsi Sumatera Selatan agar memiliki hunian yang terjangkau, Pemprov Sumsel sendiri sudah melakukan kerjasama dengan developer PT Cipta Arsigriya CAG) BPS Land Cipta Asri Giyra (CAG)

Meski demikian, Gubernur Sumsel, Herman Deru mengatakan tidak membatasi mereka dalam hal memilih perbankan untuk proses pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

"Setiap perbankan entah itu konvensional ataupun syariah, Pemprov berikan keleluasaan. Pembiayaan satu dan yang lain sama-sama kompetitif dan silakan Perbankan bagaimana cara memikat nasabah khususnya ASN Pemprov," jelasnya, disela Press Conference iB Vaganza yang diselenggarakan oleh OJK di Palembang Icon Mall, Jumat (23/8/2019).

Yudi Spesalis Begal Antar Kabupaten/Kota di Sumsel, Ini Barang Bukti yang Berhasil Diamankan Polisi

Berdoa dan Berharap Hujan akan Turun, Pemkab Lahat Menggelar Solat Istisqo Minta Hujan

Ada 3000 Porsi Mie Ayam di Kantor Gubernur Harganya Cuma Rp 5000, Catat Tanggalnya

Ia pun meyakini, nasabah yang berasal dari ASN, TNI ataupun Polri yang nantinya diberikan kredit lebih minim resiko karena termasuk kategori nasabah dengan fixed income.

"ASN, Polri, TNI itu biasanya sudah Bankable. Namun, perlu juga kehati-hatian untuk penyaluran pembiayaan karena untuk kepemilikan rumah ini diutamakan bagi ASN , TNI, Polri yang benar-benar butuh hunian. Bukan untuk mereka yang ingin investasi," tegas Deru.

Di sisi lain, persoalan penyediaan rumah Deru menilai, pemerintah harusnya tidak menjadi developer, sebab ini justru menutup kesempatan developer umum untuk menyediakan perumahan murah.

Pemkab OKU Akan Gelar Festiva Budaya di Gua Puteri

Atasi karhutlah, Daerah Rawa Di Empat Lawang Ini Akan Ditanami Kopi Liberika

"Contohnya seperti di Musi II itu. Saya malah ingin developernya dari luar bukan kita yang sebagai pihak penyedia," jelasnya.

Sementara itu, Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sarjito mengungkapkan masalah lain yang juga kerap terjadi dalam pemilikan rumah, ketika proses kredit selesai sertifikat rumah yang harusnya langsung diserahkan perbankan pada nasabahnya justru ada yang lamban dan cenderung ditahan.

"Makanya pernah ada yang lapor ke kita minta untuk perbankan bersangkutan ditindaklanjuti, seharusnya proses kredit selesai maka sertifikat diberikan ke nasabah," katanya.(Cr26)

Penulis: Rahmaliyah
Editor: Budi Darmawan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved