Pengadilan Tolak Gugatan ASN Terhadap Mantan Pj Walikota Prabumulih

hakim menganggap gugatan para penggugat kabur karena cacat formil yg tidak menyebutkan angka kerugian untuk beberapa nama penggugat.

Pengadilan Tolak Gugatan ASN Terhadap Mantan Pj Walikota Prabumulih
SRIPOKU.COM/odi aria
Redho Junaidi, SH selaku kuasa hukum Drs H Richard Cahyadi saat ditemui PN Palembang, Senin (5/8) petang. 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG- Gugatan yang diajukan oleh 21 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Prabumulih terkait pemecatan mereka dari jabatan mereka masing-masing terhadap mantan Pejabat (Pj) Walikota Prabumulih, Drs H Richard Cahyadi harus kandas. Setelah majelis hakim PN Klas II Prabumulih dipimpin hakim ketua, Anak Agung (AA) Oka PB Gocara,SH,MH menolak seluruh gugatan pada Kamis (1/8/2019) kemarin.

Redho Junaidi, SH selaku kuasa hukum Drs H Richard Cahyadi mengatakan pada saat pembacaan putusan sela oleh majelis hakim PN Klas II Prabumulih, dengan beberapa alasan dan pertimbangan dari majelis hakim menolak semua gugatan ASN.

Ia menjelaskan, untuk pertimbangan hakim yang menolak gugatan ke-21 ASN Pemkot Prabumulih ini diantaranya menyatakan perkara ini merupakan kewenangan absolut PTUN Palembang dan kewenangan relatif PN Sekayu.

Selain itu, hakim menganggap gugatan para penggugat kabur karena cacat formil yg tidak menyebutkan angka kerugian untuk beberapa nama penggugat.

"Dengan hasil putusan sela PN Prabumulih ini, artinya tidak ada satupun perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan klien kami saat menjabat sebagai Pj.Wako Prabumulih," ujarnya kepada awak media di PN Palembang, Senin (5/8/2019) petang.

Menurutnya, terkait penerbitan SK pemberhentian ke-21 PNS selaku penggugat dianggap telah sesuai dgn langkah langkah kebijakan kliennya ssbagai Pj.Wako yg berpikir utk masyarakat Prabumulih saat itu dan kedepan nantinya.

Terlebih lagi, diduga berdasarkan bukti awal ada ketidaknetralan oknum ASN keberpihakan oknum ASN dalam pilkada 2018 lalu.

"Para pengugat ini diduga tidak netral, seharusnya berdasarkan hukum ASN tersebut haruslah netral sebagai pengabdi masyarakat guna menjalankan roda pemerintahan yg baik dan objektif," jelasnya.

Sementara itu, penasehat hukum ke-21 ASN Prabumulih, Mujiono,SH membenarkan putusan tersebut yang merupakan kewenangan dari majelis hakim.

"Kita dapat menerima namun apakah bakal mengajukan banding atau tidak kami harus terlebih dulu berkonsultasi kepada klien kami," terangnya. (Oca)

Penulis: Odi Aria Saputra
Editor: Budi Darmawan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved