Berita Muratara

Bupati Muratara Laporkan Adanya Illegal Logging Di Taman Nasional Kerinci Seblat

Bupati Muratara Laporkan Adanya Illegal Logging Di Taman Nasional Kerinci Seblat

Bupati Muratara Laporkan Adanya Illegal Logging Di Taman Nasional Kerinci Seblat
kompas.com
ilustrasi: ilegal logging 

SRIPOKU.COM , PALEMBANG - Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), Syarif Hidayat melaporkan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait adanya illegal logging yang terjadi di wilayahnya yang berdampak terhadap 20 desa yang ada di Muratara.

"Kita ingin menyelamatkan flora dan fauna yang ada sebelum punah," ujar Syarif Hidayat usai rapat Pengendalian Perambahan Hutan/Illegal Logging di Wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Ruang Rapat Sekda Provinsi Sumsel, Kamis (1/8/2019).

Selain itu menurutnya, bahwa ia melaporkan ke Gubernur Sumsel karena wewenangnya ada di Pemerintah Provinsi Sumsel. Karena akibat adanya illegal logging tersebut jembatan putus, banjir bandang, ekosistem rusak dan sungai surut.

Tiga Rumah Sakit Milik Pemprov Sumsel Turun Kelas, Herman Deru Undang IDI Sumsel Lakukan Pembenahan

Warga Segera Dibagikan SPPT PBB Baru; Disebarkan Pekan Depan, Warga Tetap Bisa Ajukan Keberatan

"Tiap malam ada 20-30 kendaraan yang lewat melakukan illegal logging. Jadi tidak mungkin saya biarkan, namun kewenangan ini ada di Provinsi makanya saya laporkan ke Provinsi," katanya.

Sementara itu Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Ahmad Rizali mengatakan, bahwa memang benar Bupati Muratara melaporkan adanya illegal logging di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Untuk kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) diwilayah Sumsel ada tiga yaitu Lubuk Linggau, Musi Rawas dan Muratara seluas 250 rb hektar. Itu kan taman nasional yang semestinya dilindungi. Tapi sekarang banyak ditemukan penebangan pohon atau illegal logging oleh pihak-pihak yang tidak bertangung jawab.

Rezeki Suami Berlimpah Usai Istri tak Kerja Lagi, Rahasianya Sungguh Luar Biasa, Wanita Perlu Paham

Beberapa Bahaya Mandi Setelah Magrib dan Isya, Bisa Sebabkan Kematian, Inilah Waktu yang Tepat

"Karena meresakan lingkungan dan merusak ekosistem flora dan fauna, sehingga nantinya fungsi TNKS jadi terganggu. Kita membahas laporan Bupati Muratara, sebab Gubernur memerintahkan kita untuk rapat," ujarnya

Dari hasil rapat diambil empat kesimpulan yaitu lingkungan Pemprov Sumsel akan membentuk tim Gubernur yang melibatkan TNKS Sumsel, Dinas Kehutan, Kepolisian, Kodam dan lain-lain. Yang dinamakan tim penanganan illegal logging, khususnya di wilayah Sumsel.

Kemudian Direktur Jendral Penegakam Hukum Kehutanan dan Direskrimsus Polda juga akan membentuk tim penanganan penegakan hukumnya di bidamg illegal logging. Sebab illegal logging dapat perhatian khusus dari Kapolda.

Lalu Balai Besar TNKS dibawa kementrian lingkungan hidup dan kehutan mereka akan mengupdate kembali mou penaganan TNKS antara Kapolda Sumsel, Jambi, Bengkulu dan Sumbar. Karena TNKS ini ada di empat provinsi.

"Selain itu kita juga akan melaporkan ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diharapakan beliau bisa melakukan tindakan," katanya.

Editor: Budi Darmawan
Sumber: Tribun Sumsel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved