Partisipasi Pendidikan Jauh dari Target Pertanda Semakin Banyak Anak Tidak Bersekolah

APK siswa yang bersekolah saat ini semakin menurun seiring dengan meningkatkan pendidikan. Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Lembaga Perlindungan

Partisipasi Pendidikan Jauh dari Target Pertanda Semakin Banyak Anak Tidak Bersekolah
SRIPOKU.COM/Husin
UJIAN SEKOLAH - Siswa kelas 6 SD Yayasan Patra Mandiri 1 Plaju meninggalkan ruang Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) 2019, Selasa (23/4/2019). Hari kedua USBN ini mata pelajaran yang diuji adalah matematika. 

SRIPOKU.COM, JAKARTA, SRIPO – Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa yang bersekolah saat ini semakin menurun seiring dengan meningkatkan pendidikan. Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Generas, Ena Nurjanah, Sabtu (20/7). Ini menandakan semakin banyak anak-anak yang tidak bersekolah dan tidak mampu meraih jenjang pendidikan lebih tinggi.

Ena Nurjanah meminta pemerintah tidak berpuas diri dengan data-data APK. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018 tentang pendidikan menunjukkan bahwa APK masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berakhir pada 2019. "Melihat data yang ada, menunjukkan bahwa wajib belajar sembilan tahun hingga saat ini belum tuntas," katanya.

SMAN 17 Palembang Gelar USBN Berbasis Komputer Perdana Mulai 18 Maret 2019

USBN di SMKN 2 Palembang Masih Gunakan Kertas, Lebih Efektif Dibanding Ponsel Android atau Komputer

Kondisi itu sesungguhnya semakin memperberat upaya mengejar ketertinggalan menjadi wajib belajar 12 tahun, sebagaimana tercatat dalam target "Sustainable Development Goals" (SDG's) 2030, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar untuk semua. Oleh karena itu, Ena meminta kepada pemerintah untuk lebih gigih dan gencar dalam mengajak anak-anak yang bersekolah kembali ke sekolah. "Kuncinya kemauan kuat dan keputusan politik dari pemerintah agar seluruh anak Indonesia bisa mengenyam pendidikan," kata dia.

Ena juga menambahkan, terkait dengan sistem zonasi, bahwa tidak ada yang menolak sistem zonasi demi kebaikan siswa didik. Namun, kata dia, hal yang perlu diperhatikan bahwa jumlah sekolah negeri di suatu wilayah yang tidak merata, terutama untuk jenjang SMP dan SMA yang jumlahnya relatif sedikit di semua wilayah di Tanah Air.

Untuk itu, ia meminta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan koordinasi sekaligus pemantauan secara intensif dengan seluruh pemerintah daerah yang mewajibkan sistem zonasi. Tujuannya, kata dia, agar ada peningkatan jumlah sekolah negeri demi pemerataan pendidikan bagi setiap anak. (sin/ant)

Penulis: Husin
Editor: Bejoroy
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved