Berita Lahat

Tingkatkan Kepatuhan Perusahaan, BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau Gandeng Kejaksaan Negeri Lahat

Untuk meningkatkan kepatuhan badan usaha membayar iuran, BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau melakukan MoU dengan Kejaksaan Negeri Lahat.

Tingkatkan Kepatuhan Perusahaan, BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau Gandeng Kejaksaan Negeri Lahat
SRIPOKU.COM/EHDI AMIN
BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Linggau melakukan MoU dengan Kejaksaan Negeri Lahat. 

Laporan wartawan sripoku.com, Ehdi Amin

SRIPOKU.COM, LAHAT - BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau melakukan MoU dengan Kejaksaan Negeri Lahat.

MoU sendiri untuk meningkatkan kepatuhan bagi badan usaha sehingga terdaftar sebagai pembayar iuran sebagaimana kewajiban dari badan usaha tersebut.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan cabang Lubuk Linggau, Eka Susilawijaya didampingi Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Lahat, Amrizal bahwa ada beberapa badan usaha (BU) yang belum atau telat bayar iuran dan mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan.

"Yang telat bayar sekitar dua bulan ada 12 badan usaha. Kalau yang belum mendaftarkan kebanyakan usaha mikro hanya 4 badan usaha," ungkapnya, usai MoU di ruang Kajari Lahat, Rabu (17/7).

Lebih lanjut ia katakan badan usaha tersebut ke depan akan dipanggil dan diberikan sosialisasi dari pihak Kejaksaan Negeri Lahat dan dinas Perizinan Lahat.

Izin Sekolah SMA Taruna Indonesia Terancam Dicabut Jika Terbukti Melakukan Pelanggaran Ini

7026 Peserta Ikuti USMB Unsri, Tersedia 2213 Kursi, Pengumuman 21 Juli di laman www.usm.unsri.ac.i

Bopeng, Pelaku Jambret Warga Kalideres Jakarta Barat di Palembang Dilumpuhkan dengan Tembakan

"Kita lakukan persuasif dulu. Kita berikan peringatan namun bila membandel maka akan diberikan SKK (surat kuasa khusus) dan ditangani oleh pihak kejaksaan Negeri Lahat," ungkapnya.

Sementara Kepala Kejari Lahat Jaka Suparna SH nelalui Kasi Datun Kejari Lahat, Ridho Dharma Hermando SH mengungkapkan bahwa penandatanganan kesepakatan bersama ini adalah perpanjangan MoU yang merupakan bentuk upaya bersama kedua belah pihak dalam meningkatkan efektifitas penanganan masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Baik di dalam maupun di luar pengadilan.

“Salah satu upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua karyawan atau pekerja Badan Usaha, mendapatkan jaminan kesehatan,” ugkapnya.

Dia menambahkan, peran kejaksaan sangat diperlukan untuk menjaga kesinambungan program jaminan sosial nasional dalam hal meningkatkan kepatuhan Badan Usaha.

“Tahun lalu ada 4 BU yang ditangani pihak kejaksaan setelah dilayangkan SKK oleh pihak BPJS Kesehatan. Namun semuanya telah membayar iuran dan ada yang minta jeda,"katanya. 

Penulis: Ehdi Amin
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved