Berita Palembang

Ombudsman Akui Ada Sebagian Sekolah Negeri Memungut Bayaran Kepada Orangtua Siswa

Ada beberapa sekolah negeri di Sumatera Selatan ini memungut bayaran terhadap orangtua siswa dan membuat para orangtua kalang-kabut.

Ombudsman Akui Ada Sebagian Sekolah Negeri Memungut Bayaran Kepada Orangtua Siswa
TRIBUN SUMSEL.COM/MELISA
Suasana Ombudsman RI Gelar Fokus Grup Diskusi Bersama Kepala SMA/SMP negeri Palembang di Hotel Zuri Palembang, Selasa (9/7/2019). 

SRIPOKU.COM,PALEMBANG - Ada beberapa sekolah negeri di Sumatera Selatan (Sumsel ) ini yang memungut bayaran terhadap orangtua siswa dan membuat para orangtua kalang-kabut karena besarnya pungutan tersebut.

Pungutan yang dimaksud diambil dengan alasan karena untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar agar lebih efektif. Tapi, ternyata pungutan yang diambil oleh beberapa sekolah negeri ini menjadi polemik.

Ombudsman bersama Kepala SMA, SMP Negeri, Dinas Pendidikan dan Ketua Komite Sekolah di Sumatera Selatan menggelar grup diskusi yang diadakan di Hotel Zuri Palembang, Selasa (9/7/2019).

Kepala Perwakilan Ombudsman M Adrian mengatakan kegiatan ini merupakan forum diskusi dengan mengambil tema Efektifitas program sekolah gratis (PSG) Pemprov Sumsel dalam menekan pungutan terhadap orangtua siswa.

"Kami sudah mendatangi 6 kabupaten kota mengenai permasalah pungutan terhadap orangtua padahal sekolah gratis," ujarnya.

Dia melanjutkan, bahkan ada beberapa sekolah gratis yang mengambil bayaran dari orangtua seperti iuran tiap bulan karena keterlambatan dana bos yang diterima.

"Bahkan terkadang dana bos digunakan untuk membayar guru honorer, sedangkan untuk kegiatan sekolah diinisiasi dengan bayaran iuran perbulan," katanya.

Pemkab Banyuasin Kembali Menggulirkan Program Isbat Nikah membantu Pasangan Mendapatkan Buku Nikah

Moda Transportasi LRT Sumsel yang Pertama di Indonesia sudah Mengangkut Lebih dari 2 Juta Penumpang

Khofawati Khairiyah Harumkan Nama Provinsi Sumsel dan Banyuasin di STQ Pontianak Kalimantan Barat

Dana bos yang diterima setiap sekolah ini seperti SMA dan SMP negeri berbeda dan uangnya tidak terlalu besar. Dengan adanya forum diskusi ini bersama kepala SMA dan SMP negeri serta ketua Komite diharapkan menjadi sarana perbaikan.

"Ada perbaikan dan nanti bisa diperbaiki oleh pemerintah provinsi dan Perintah daerah, sesuai APBD masing - masing ," ujarnya.

"Untuk menekan adanya biaya pungutan kepada orangtua siswa maka solusinya dana bos itu bisa dinaikan hingga 20 persen dan ini bisa tergantung kemampuan APBD masing - masing daerah. Dan ini bisa meminimalisir adanya pungutan lagi," katanya.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Palembang Nasrul Bani terkait hal ini mengatakan sumbangan sukarela yang ada di sekolah itu diatur oleh komite.

"Karena dari dana Bos dan PSG tidak bisa menutupi banyaknya program unggulan seperti yang ada di SMA Negeri 1 Palembang," katanya.

"Ya saya setuju adanya dana bos agar sekolah gratis, namun memang ada draftnya dan kalau sekolah itu memang gratis ," ujarnya.

Dia juga mengatakan meski ada sekolah yang sifatnya berbayar tapi tetap mengakomodir dengan membebaskan siswa yang tidak mampu dengan bantuan dana tersebut.

"Diharapkan dengan adanya forum diskusi ini juga bisa menjadi solusi untuk kemajuan pendidikan di Sumatera Selatan," tutupnya. (tribunsumsel/Elm)

Editor: Tarso
Sumber: Tribun Sumsel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved