Berita PALI

200 Lebih Kendaraan Dinas Pemkab PALI Menunggak Pajak, Pemerintah akan Lakukan Razia

Sebanyak 200 unit kendaraan dinas Pemkab PALI (Penukal Abab Lematang Ilir) menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB).

200 Lebih Kendaraan Dinas Pemkab PALI Menunggak Pajak, Pemerintah akan Lakukan Razia
SRIPOKU.COM/REIGAN RIANGGA
Kendaraan dinas Pemkab PALI saat sedang berada di Perkantoran 

Laporan wartawan sripoku.com, Reigan Riangga

SRIPOKU.COM, PALI - Sebanyak 200 unit kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten PALI (Penukal Abab Lematang Ilir) menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB).

Kepala Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten PALI, Tubagus menyebutkan dengan adanya ratusan kendaraan yang menunda pembayaran PKB ini tentu akan mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PKB.

Dari itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk meminta penjelasan terkait pajak kendaraan dinas, apakah Pemkab menganggarkan atau memang dibebankan kepada masing-masing individu yang menggunakan kendaraan tersebut.

"Dari data kami, jumlah kendaraan dinas yang belum membayar pajak ada 200 unit lebih," ungkap Tubagus, Selasa (2/7/2019).

Menurut dia, pihaknya juga bakal menggelar razia terhadap seluruh kendaraan bermotor untuk memeriksa PKB usai dilakukan koordinasi dengan pihak bersangkutan.

Menyiasati Anjloknya Harga Ayam Potong, Banyak Peternak Terpaksa Mengosongkan Kandang

Pengendara Sepeda Motor di Palembang Ini Kaget, Tiba-tiba Kendaraannya Diderek Petugas Dishub

PLN Putuskan Aliran Listrik Lampu Penerangan Jalan Jembatan Musi IV dan Jalur Kereta LRT Palembang

"Nantinya akan kita razia tanpa terkecuali, baik itu kendaraan yang dimiliki masyarakat umum atau yang berplat merah akan kita tindak apabila lalai dalam membayar pajak," katanya.

Diakui Tubagus, sektor PKB tahun 2018 lalu, telah menyumbang Rp 41 Milyar masuk ke kas daerah PALI.

"Alhamdulillah, tahun 2018 Dana Bagi Hasil dari sektor pajak kendaraan bermotor lebih dari Rp 41 M. Dan harapan kita, tahun ini bisa meningkat lagi," ujarnya.

Sementara, Sekda Kabupaten PALI, Syahron Nazil mengatakan, adanya informasi bahwa kendaraan dinas yang menunggak pajak, pihaknya akan melakukan pengecekan kepastiannya terlebih dahulu.

Menurut dia, bahwa Pemkab PALI sudah menganggarkan untuk pembayaran pajak kendaraan dinas.

Dari itu, kata Sekda, dinas terkait seharusnya tidak lagi menunggak pajak, lantaran dananya sudah dianggarkan.

"Nanti akan kita pastikan dulu, karena kalau jumlahnya 200 unit itu tidak sedikit. Pihak dinas masing-masing yang menggunakan kendaraan dinas harus bertanggung jawab," ungkapnya.

Penulis: Reigan Riangga
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved