Berita Palembang

Komisi IV DPRD Sumsel Kembali Pertanyakan Ganti Rugi Pembebasan Lahan Jembatan Musi IV Palembang

Komisi IV DPRD Sumsel Pertanyakan Ganti Rugi Pembebasan Lahan Jembatan Musi IV Palembang, Ini Jawaban Wagub Sumsel Mawardi Yahya

Komisi IV DPRD Sumsel Kembali Pertanyakan Ganti Rugi Pembebasan Lahan Jembatan Musi IV Palembang
SRIPOKU.COM/ODI ARIA SAPUTRA
Para remaja tampak menghabiskan waktu di atas Jembatan Musi IV pada hari pertama puasa, Senin (6/5/2019) pagi. Komisi IV DPRD Sumsel Pertanyakan Ganti Rugi Pembebasan Lahan Jembatan Musi IV Palembang, Ini Jawaban Wagub Sumsel Mawardi Yahya 

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Ketua Komisi IV DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati SH MH mempertanyakan penyelesaian ganti rugi lahan masyarakat yang terkena imbas pembangunan jembatan Musi IV Palembang.

Pasalnya menurut politisi Partai Golkar ini, hingga pertengahan tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel belum juga melakukan pembayaran tersebut untuk pembebasan lahan Jembatan Musi IV Palembang

Padahal anggaran pembabasan lahan masyarakat tersebut telah dianggarkan dalam APBD Sumsel tahun 2019 ini.

Menurut Anita, di tahun 2018 lalu, dana pembebasan lahan jembatan Musi IV sudah dianggarkan dan dibayarkan sebesar Rp 9,7 milyar dan di tahun 2019 ini pun sudah dianggarkan kembali oleh Komisi IV DPRD Sumsel sebesar Rp 30,2 milyar.

Distop Januari 2019, Material Jembatan Musi VI Masih Tanggung Jawab Nindya Karya Selaku Kontraktor

Spesialis Pencuri di Baturaja Ini Pasrah Dikepung Petugas, Kapolres OKU : Kali Ini Dia Kena Batunya

Memelihara Kucing Bisa Menurunkan Risiko Kematian Akibat Serangan Jantung, Kardiovaskular dan Stroke

"Kenapa ini kita tanyakan kembali karena masyarakat sudah menunggu sangat lama. Masyarakat melalui surat ke saya, mereka sudah dipanggil oleh pihak dinas PU Bina Marga. Mereka diminta identitas, membuat pernyataan, fotokopi sertifikat dan pembuatan rekening. Artinya mereka berharap itu segera dicairkan, tapi ternyata ditunda karena ada sanggahan dari LSM. Apakah sekarang ini, kita pemerintah harus disetir oleh LSM yang mengatakan bahwa pembebasan lahan itu tidak ada dasarnya?," ungkap Anita pada rapat Paripurna DPRD Sumsel yang dihadiri Wakil Gubernur Sumsel Ir H Mawardi Yahya, Senin (1/7/2019).

Diakuinya, dana pembebasan lahan untuk jembatan Musi IV memang dilakukan secara bertahap. Ini dilakukan karena APBD Sumsel yang kemampuannya belum bisa dilakukan secara keseluruhan untuk pembebasan lahan tersebut.

"Jika memang ada efisiensi atau pengalihan maka harus ada persetujuan DPRD, tidak bisa mereka mengatakan ada efisiensi tanpa persetujuan DPRD. Ingat APBD itu dibungkus dengan peraturan daerah yang disetujui antara eksekutif dan legislatif. Kalau toh ada efisiensi maka dibahas dulu dong di komisi, jika ada efisiensi dan dapat dijelaskan di komis, kami juga bisa memahami," katanya.

Advokat non aktif ini menyayangkan sikap dari Pemprov Sumsel yang menunda pembayaran pembebasan lahan jembatan Musi IV tersebut. Padahal masyarakat sudah menanti dan menerima berapapun besaran uang yang akan dibayarkan oleh Pemprov Sumsel.

Sirkuit MXGP 2019 Jakabaring Palembang Sudah Rampung, Pembangunan Fasilitas Penunjang Dikebut

Kisah Hidup Kapolda Sumsel Irjen Pol Firli, Sekolah Jalan Kaki 16 Km Nyeker, Bayar SPP Pakai Durian

Prediksi Line Up Sriwijaya FC vs PSGC Ciamis di Stadion GSJ Palembang, Sriwijaya FC Siap Tambah Poin

"Ada apa, anggaran sudah diketok, masyarakat sudah dipanggil, sudah membuat rekening. Ibarat kata mereka sudah menerima berapa pun yang dibayar oleh Pemprov sesuai yang disepakati. Tapi sekarang setiap ditanya masih belom, masih belom. Sekarang pertanyaan kami, kemana anggaran itu?," ujar Anita.

Halaman
12
Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Welly Hadinata
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved