Berita Palembang

Kepala SMP Negeri dan Swasta Dilarang Pungut Biaya untuk Surat Keputusan Hasil Ujian Nasional/SKHUN

Kepala SMP negeri dan swasta dilarang memungut biaya untuk Surat Keputusan Hasil Ujian Nasional (SKHUN).

Kepala SMP Negeri dan Swasta Dilarang Pungut Biaya untuk Surat Keputusan Hasil Ujian Nasional/SKHUN
TRIBUN SUMSEL/Melisa Wulandari
Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Palembang, Herman Wijaya 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Kepala SMP negeri dan swasta dilarang memungut biaya untuk Surat Keputusan Hasil Ujian Nasional (SKHUN).

Memungut biaya SKHUN dari orang tua atau wali murid merupakan pelanggaran.

Hal ini ditegaskan Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Kota Palembang, Herman Wijaya.

"Sebab, pengurusan ijazah atau SKHUN tidak dikenakan biaya," ujarnya.

Sebelumnya imbauan ini juga telah disampaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Kemendikbud juga mengimbau kepada sekolah untuk tidak menahan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) para siswanya dengan alasan apa pun.

Selain melarang melakukan pungutan kepada peserta didiknya yang telah tamat, dirinya juga melarang kepala sekolah untuk meminta uang kenang-kenangan maupun uang terima kasih.

Amalia Putri, Siswi SMP Negeri 1 Palembang Raih Nilai UNBK Tertinggi se-Kota Palembang

Pengumuman Ujian Masuk SMP Negeri di Palembang Tanggal 2 Mei 2019. Hasilnya Bisa Dicek di Sini

Viral! Duda 41 Tahun Nekat Menikahi Siswi SMP Berusia 13 Tahun, Baru 3 Bulan Kenalan di Facebook

Buka Aib Urusan Ranjang, Fairuz A Rafiq akan Laporkan Galih Ginanjar, Hotman:Ancaman 6 Tahun Penjara

"Kami pastikan tidak ada pembayaran terkait SKHUN,” tambah Herman Wijaya.

"Kami juga mengimbau kepada orangtua siswa untuk menolak kalau ada sekolah yang meminta pembayaran pada saat pengambilan SKHUN," kata Herman Wijaya.

Kalau ada sekolah yang meminta bayaran, orangtua disarankan untuk melaporkan langsung ke Dinas Pendidikan Kota Palembang untuk ditindaklanjuti.

“Orangtua jangan mau kalau dimintai pembayaran pada saat pengambilan ijazah, laporkan langsung kepada kami di Dinas Pendidikan pasti akan kami tindaklanjuti," jelasnya.

Dia juga mengatakan sekolah tidak melakukan pembiayaan terkait fotokopi, kertas map ataupun yang lainnya SKHUN maupun ijazah karena biaya tersebut sudah terakomodir di dalam dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS).

"Kami selaku pihak Dinas Pendidikan Kota Palembang berharap agar sekolah tidak menghambat siswa yang akan menggunakan SKHUN karena bisa jadi nantinya secara mendadak akan diperlukan oleh mereka," ujarnya. (Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Melisa Wulandari)

Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved