Jas Siswa Bukan Paksaan Sekolah

Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda mulai melakuka kunjungan ke beberapa sekolah di Palembang dan tak lupa mengingatkan kepada kepala sekola

Jas Siswa Bukan Paksaan Sekolah
SRIPOKU.COM/REFLI PERMANA
Ilustrasi - Seorang pegawai memperliharltkan seragam sekolah 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda mulai melakuka kunjungan ke beberapa sekolah di Palembang dan tak lupa mengingatkan kepada kepala sekolah untuk tak melakukan pungutam liar. Menurut Fitri, pihak sekolah dilarang melakukan punggutan terhadap uang SPP, sumbangan pembangunan, biaya les, daftar ulang, iuran ultah sekolah, ujian semester dan tengah semester, pembelian buku LKS dan hingga biaya seragam sekolah.

Fitrianti Agustinda Ingatkan Sekolah Bisa Dipidana; Saya tidak Bertanggungjawab Jika Terjerat Pidana

Komentari Soal Pungli di Sekolah, Zulinto Sebut tak Ada Korelasi Siswa Pakai Jas Jadi Pintar

"Tidak usah sekolah pakai jas, rompi dan atribut lainnya kalau SMP cukup pakaian putih biru kalau SD cukup putih merah," katanya. Terkait hal ini, Kepala SMP Negeri 9 Palembang Hasti, dimana siswanya wajib mengenakan jas di lingkungan sekolah, mengatakan setuju dengan intruksi Wakil Walikota itu. "Ya kami siap menuruti pemerintah, namun siswa dan siswi di SMPN 9 ini mengenakan jas, karena di kelas itu ada pendingin ruangan, maka dari itu murid kami mengenakan jas. Kalau dulu kan tidak bermasalah dan kami juga tidak ada paksaan ke wali murid mengenai pembuatan jas ini harus di penjahit ini atau itu," katanya saat dihubungi Sripo, Senin (24/6).

Dia juga mengatakan untuk pembuatan jas pihaknya tidak ada keterkaitan atau harus menjahit di pihak ketiga yang ditentukan. Orangtua boleh menjahit dimana saja jas yang akan digunakan anaknya namun dengan warna yang sama dengan sekolah tentukan. "Dan bagi siswa kami yang tidak mampu kami tidak memaksakan untuk harus membuat, tapi kami sarankan untuk bisa meminjam, bahkan meminta kepada alumni. Anak-anak juga merasa senang dengan adanya seragam ini karena ciri khas dari SMPN 9 dan SMPN 1 memiliki jas dan karena memang di ruang kelas ada AC," katanya.

Dia melanjutkan apabila wawako Palembang telah membuat intruksi tidak boleh ada jas lagi pihaknya siap. "Dan untuk tahun ajaran baru ini kami sudah terlanjur buat karena kemarin-kemarin belum bermasalah," ujarnya. "Kami juga nanti akan meminta solusi kepada kepala dinas pendidikan dan ibu Finda apakah tahun ini diperbolehkan atau tahun depan. Intinya kami siap dan mendukung karena intruksi ini untuk kebaikan masyarakat juga," ujarnya.

Sementara itu, untuk pungutan yang dimaksud Wawako Palembang di SMPN 9 tidak ada pungutan seperti yang dimaksud namun ada sumbangan sukarela dari para wali murid. "Kami juga tidak memaksa untuk sumbangan ini, karena kan sukarela, karena sumbangan ini juga ada pendingin ruangan di kelas. Karena intruksi Wawako tidak diperbolehkan lagi, pasti tidak akan menggunakan ac dan tidak akan ada pelajaran tambahan dengan adanya larangan ini, mungkin ke depan pemerintah ada wacana lainnya, mungkin dianggarkan dari pemerintah. Tapi untuk saat ini SMPN 9 mengikuti intruksi kepala dinas maupun wakil walikota. Kami juga perlu menjelaskan intruksi ini kepada orangtua," jelasnya.

Sementara itu, komentar dari Kepala SMPN 12, Mgs Ahmad Fauzi mengatakan setuju dengan intruksi Fitrianti Agustinda mengenai pelarangan pungutan liar. "Ya saya pribadi setuju dengan intruksi dari ibu wawako," ujarnya. "Pungutan ini berbeda dengan sumbangan bagi yang mampu lebih besar menyumbang dan tidak mampu memberi sesuai dengan kemampuannya bahkan bisa saja dibebaskan dari sumbangan," ujarnya.

Terkait adanya intruksi wawako mengenai pelarangan pembuatan jas dan seragam lainnya, Fauzi mengatakan bahwa intruksi itu perlu dikaji lagi, perlu adanya diskusi dan bila perlu dibuatkan perwali. "Jadi ada batasan mana yang boleh dan tidak boleh. Kalau misal pembuatan jas itu kan bisa jadi pihak sekolah yang siswanya mengenakan jas sudah ada MoU dengan pihak ketiga, kasihan kalau dibatalakn dengan tukang jahitnya sehingga mematikan usaha dia," katanya.

Sedangkan di SMPN 12 Palembang sendiri memang tidak ada penggunaan jas dalam kegiatan belajar mengajar karena ruang kelas tidak menggunakan pendingin ruangan. "Di SMPN 12 memang tidak pakai jas karena di SMPN 12 anak-anak kami rata-rata ekonomi keluarganya menengah ke bawah," katanya.

"Kalau menurut saya, sekolah untuk siswa yang ekonominya menengah ke atas jas itu tidak terlalu berlebihan, karena kan disesuaikan dengan ekonomi orangtuanya. Nah bagi yang kurang mampu apa salahnya adakan subsidi silang bisa membantu anak yang tidak mampu," jelasnya.

Dia melanjutkan bahwa setiap kebijakan di sekolah dan tahu keadaan sekolah itu adalah kepala sekolah "Yang tahu persis kondisi sekolah, keadaan ekonomi siswa dan orangtua kan kepala sekolah. Ini kan intruksinya mendadak, kalau kemarin-kemarin kan tidak ada masalah," ujarnya. "Dan terkait hal ini kalau misal disamaratakan, apakah berlaku untuk sekolah swasta mereka juga kan memakai jas," tutupnya. (ts-Elm)

Story Highlight
- Kepsek secara prinsip akan mengikuti instruksi wawako
- Namun SMPN 9 sudah terlanjur memesan
- Apalagi SMPN 9 menggunakan pendingin udara
- Intruksi perlu dibuat dalam Perwali

Editor: Bejoroy
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved