Fitrianti Agustinda Ingatkan Sekolah Bisa Dipidana; Saya tidak Bertanggungjawab Jika Terjerat Pidana

Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda mengingatkan sekolah yang masih melakukan pungutan diluar ketentuan yang ada bisa dipidana.Karena pihakn

Fitrianti Agustinda Ingatkan Sekolah Bisa Dipidana; Saya tidak Bertanggungjawab Jika Terjerat Pidana
SRIPOKU.COM/YANDI TRIANSYAH
Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda saat kunjungan di SMP Negeri 1 Palembang, Senin (24/6/2019) 

SRIPOKU.COM - PALEMBANG - Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda mengingatkan sekolah yang masih melakukan pungutan diluar ketentuan yang ada bisa dipidana.Karena pihaknya tak ingin pihak sekolah berurusan dengan hukum, mantan anggota DPRD Kota Palembang tersebut mulai mensosialisasikan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 mengenai tidak diperbolehkan melakukan pungutan kepada orangtua siswa.

Puluhan Massa Geruduk Gedung DPRD Sumsel, Desak Bentuk Pansus Soal Pungutan SMA Negeri

Pungutan Sekolah kepada Siswa Harus Ada Izin Walikota atau Bupati

"Bentuk kasih sayang kami kepada para guru guru. Supaya tidak berurusan dengan hukum saya minta tidak lagi melakukan punggutan apa pun dengan maksud dan tujuan dan alasan apapun," kata Fitri, Senin (24/6) saat melakukan kunjungan di SMP Negeri 1 Palembang.

Fitri mulai melakukan lawatannya ke sekolah sekolah di Palembang.

Kunjungan mantan Anggota DPRD Kota Palembang ini untuk mensosialisasikan kepada guru-guru mengenai larangan adanya biaya punggutan yang ada di sekolah.

SMP Negeri 1 Palembang menjadi sekolah pertama yang didatangi politisi PDI Perjuangan ini.

Fitri mengingatkan pada tahun ajaran baru tak ada lagi punggutan yang ada di sekolah.

Hal ini berdasarkan peraturan Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Dimana sekolah dilarang melakukan punggutan apa pun.

"Kami sudah surati semua sekolah sekolah SMP dan SD untuk tidak lagi melakukan punggutan," kata Fitri.

Fitri mengatakan jika sekolah masih tetap melakukan pungutan maka pemerintah tidak bertanggung jawab jika terjadi tindak pidana terhadap kepala sekolah atau guru yang melakukan perbuatan di luar ketentuan tersebut.

"Saya tidak bertanggung jawab jika bapak bapak ibu ibu terjerat pidana," kata dia.

Halaman
123
Editor: Bejoroy
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved