Berita OKU Timur

Dinas PMD Sumsel dan Unsri Gelar GFD dan Survey Lapangan Kemendes di OKU Timur

Dinas PMD Sumsel bekerjasama dengan Universitas Sriwijaya melakukan kegiatan Fokus Grup Diskusi (FGD) dan Survey Lapangan Kemendes.

Dinas PMD Sumsel dan Unsri Gelar GFD dan Survey Lapangan Kemendes di OKU Timur
SRIPOKU.COM/EVAN HENDRA
Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat dan desa saat memberikan pemaparan mengenai pelaksanaan program di lapangan. 

Laporan wartawan sripoku.com, Evan Hendra

SRIPOKU.COM, MARTAPURA - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sumatera Selatan bekerjasama dengan Universitas Sriwijaya (Unsri) melakukan kegiatan Fokus Grup Diskusi (FGD) dan Survey Lapangan Kemendes, Selasa (25/6/2019)

Diskusi ini untuk mencari tahu kendala dan masalah dalam pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

Adapun peserta yang hadir dalam pelaksanaan FGD tersebut meliputi perwakilan Kepala Desa, Sekdes, pendamping desa dan pendamping lokal desa, tenaga ahli program dan tim survey Unsri.

Sedangkan kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari yakni 24 - 25 Juli 2019.

Menurut Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (TAPM PMD) OKU Timur Rois Sholeh, selain untuk mengetahui kendala pelaksanaan program di lapangan juga untuk mengukur sebaran dan kualifikasi pendamping, rasionalisasi anggaran serta untuk perumusan kebijakan.

Pemkab Muba dan PT MPI Jajaki Kerja Sama Pengembangan Jaringan dan Penyediaan Listrik

Videotron di Taman Kota Pangkalan Balai Rusak dan tidak Terawat, tidak Lagi Jadi Hiburan Warga

Warga Pertanyakan Transparansi Pemakaian Dana Desa Pagar Agung Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat

"Untuk wilayah sampling diambil tiga kecamatan yakni Kecamatan Belitang, Kecamatan Madang Suku I, Kecamatan Belitang II. Dalam pelaksanaan FGD dilakukan beberapa kegiatan seperti pengisian quesioner dan tanya jawab," katanya.

Selanjutnya kata dia, kegiatan dilanjutkan dengan melakukan kunjungan lapangan ke wilayah sampling untuk dilakukan survey.

Selain itu, kegiatan tersebut juga untuk melakukan kajian terhadap jumlah, penyebaran dan kualifikasi serta honor dan biaya operasional Tenaga Pendamping Profesional (TPP) karena saat ini masih menggunakan kebijakan yang bersifat simetris yang artinya perlakuan untuk seluruh daerah sama tanpa memperhitungkan atau mempertimbangkan kondisi dan keadaan di masing-masing daerah.

"Saya berharap dengan diadakannya kajian ini dapat membantu menyelesaikan kendala dan masalah dalam pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik dan dapat mensejahterahkan masyarakat Desa," harapnya. 

Penulis: Evan Hendra
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved