5 Komisioner KPU Palembang Tersangka

Lima Poin yang Harus Sikapi Komisioner KPU Jadi Tersangka, No 1 Kepolisian Harus Netral

Lima Poin yang Harus Sikapi Komisioner KPU Jadi Tersangka, kepolisian harus bebas kepentingan dari kelompok atau oknum elite politik manapun

Lima Poin yang Harus Sikapi Komisioner KPU Jadi Tersangka, No 1 Kepolisian Harus Netral
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Lima Poin yang Harus Sikapi Komisioner KPU Jadi Tersangka, No 1 Kepolisian Harus Netral 

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Menanggapi hebohnya pemberitaan penyidik kepolisian Sentra Gakumdu menetapkan lima komisioner KPU Kota Palembang statusnya sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana Pemilu, setidaknya ada lima poin yang mesti disikapi.

Menurut Pengamat Sosial Politik Drs Bagindo Togar Butar Butar, poin pertama, kepolisian harus bebas kepentingan dari kelompok atau oknum elite politik manapun.

"Harus murni membuktikan fakta hukumnya jelas," ungkap Bagindo Togar Butar Butar, Sabtu (15/6/2019).

Menurut Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes) poin yang kedua, selurih jajaran hirarki KPU baik itu KPU Provinsi Sumsel maupun KPU RI berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap 5 komisioner yang sedang menghadapi perkara ini.

"Poin ketiga, patut dipertanyakan kenapa sesama penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu yang begitu ngotot dan buas menjegal kinerja KPU Kota Palembang," kata Bagindo.

Modus Baru Minta-minta, Dinsos Amankan Satu Manusia Gerobak

Bawaslu Palembang, Jabarkan Kronologi Hingga 5 Komisioner KPU Jadi Tersangka

Jadi Tersangka, Yetty Oktarina Cerita Kronologi, Mengaku Sempat Cemas Hingga Psikisnya Terganggu

Sementara pada poin ke empat, Bagindo menyebut perkara ini dikaitkan dengan PSL (Pemungutan Suara Lanjutan) artinya terkait dengan Pilpres yang jelas-jelas sudah tidak berpengaruh signifikan.

"Karena hasil Pilpres secara keseluruhan. Ini kan sudah masuk ranah MK," terangnya.

Mantan Ketua Ikatan Alumni Fisip Unsri kemudian menyebut pada poin ke lima, harus dipahami bersama aspek keterbatasan pada Pemilu serentak kali ini.

"Harus dipahami bersama kemampuan teknis, fisik, intelektual, psikologis penyelenggara pemilu Kota Palembang sangat terbatas. Mungkin ini keterbatasan karena kelelahan. Barangkalu perkara ini bisa diawali dengan ke DKPP bukan ke Gakumdu atau kepolisian. Kenapa tidak diselesaikan internal penyelenggara dulu," pungkasnya.

Berawal dari adanya temuan Bawaslu Kota Palembang dan dilaporkan ke Polresta Palembang pada 22 Mei 2019, dengan laporan Polisi No.Pol : LPB/1105/V/2019/SUMSEL/RESTA, 5 Komisioner KPU Kota Palembang ditetapkan tersangka oleh Satreskrim Polresta Palembang, pada 11 Juni 2019 lalu.

Mereka diduga telah melakukan perkara tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam primer Pasal 510 subsideir pasal 554 UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dilaporkan oleh M Taufik, SE, M.Si (Ketua Bawaslu Kota Palembang).

Adapun kelima komisioner KPU Kota Palembang itu yakni Ketua KPU Palembang H Eftiyani SH, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Syafarudin Adam, Divisi Hukum dan Pengawasan A Malik Syafei MH, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM DR Yetty Oktarina, dan Divisi Teknis Penyelenggaraan Alex Barzili SSi.

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: adi kurniawan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved