5 Komisioner KPU Palembang Tersangka

KPU Sumsel Penuhi Panggilan Kepolisian, Laporan Bawaslu Tidak Memenuhi Syarat

KPU Sumsel Penuhi Panggilan Kepolisian, Laporan Bawaslu Tidak Memenuhi Syarat

KPU Sumsel Penuhi Panggilan Kepolisian, Laporan Bawaslu Tidak Memenuhi Syarat
SRIPOKU.COM/ANDI WIJAYA
Herpriady Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sumatera Selatan Usai memberikan keterangan sebagai saksi di Mapolresta Palembang, Sabtu (15/06). 

Laporan Wartawan SRIPOKU.COM, Andi Wijaya

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Ketua KPU Sumatera Selatan Kelly Mariana beserta Anggota Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan Hepriyadi, Sabtu (15/06) dipanggil penyidik Satreskrim Polresta Palembang untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas kasus yang menjerat 5 Komisioner KPU Kota Palembang.

"Benar hari ini kita diperiksa sebagai saksi yang meringankan," ungkap Herpriady saat ditemui dihalaman Mapolresta Palembang, usai pemeriksaan di Unit Pidkor (Pidana Korupsi).

Ia mengatakan, adanya pengaduan dari Bawaslu Kota Palembang Pada, Rabu (22/05) terkait hilangnya hak mata pilih masyarakat karena tidak melaksanakan 45 Pemilihan Suara Lanjutan (PSL) dari 60 TPS yang di rekomendasikan tidaklah benar.

"45 TPS yang di rekomendasi tidak ada usulan dari KPPS,"katanya.

Herpriady mengatakan PSL tersebut mempunyai syarat - syarat yang harus dipenuhi yaitu pertama harus di dahului dengan penghentian proses pemungutan suara di TPS, pada saat proses tidak dihentikan maka Prosedur PSL sudah tidak berjalan.

Kemudian syarat yang selanjutnya harus ada usulan dari penyelenggara dibawah, mulai dari KPPS, PPK hingga tingkat KPU kota Palembang.

"Artinya KPU kota Palembang memutuskan di laksanakan atau tidak PSL itu bukan kehendak KPU sendiri, harus ada usulan dari bawah, dari dua sisi ketentuan yang sifatnya normatif tersebut saja sudah jelas PSL tidak sesuai ketentuan UU dan niat KPU Kota Palembang untuk menghilangkan hak pilih itu tidak terpenuhi, kasus ini unsurnya tidak cukup untuk dibawa ke peradilan,"katanya.

Lanjutnya, sekali lagi bahwa tidak ada niat atau unsur kesengsajaan dari KPU kota Palembang untuk menghilangkan hak pilih masyarakat dengan tidak di selenggarakannya PSL di 45 TPS.

"KPU kota Palembang telah melaksanakan setidaknya 15 TPS, itu adalah bentuk dari KPU kota Palembang niat untuk melindungi hak pilih masyarakat," katanya.

Mengenai penetapan sebagai tersangka terhadap 5 Komisioner KPU Kota Palembang, Herpriady menghargai proses hukum yang berlanjut dan belum ada pergantian jabatan kecuali 5 Komisioner tersebut naik statusnya menjadi Terpidana.

Ia pun siap dipanggil kemana saja untuk memberikan pembelaan dan kesaksian, Hanya saja disesalkan oleh Hepriyadi, yang melaporkan bukan dari peserta pemilu, melainkan sesama penyelenggara.

"Polisi menetapkan sebagai tersangka mungkin mereka memiliki keyakinan dengan 2 bukti yang cukup sebagai tersangka, kita tetap melakukan, hari ini kita diperiksa sebagai Saksi yang meringankan dari siang sampai jam sore, dan kasus ini tidak ada kaitannya dengan hasil pemilu,"tutupnya.

Penulis: Andi Wijaya
Editor: adi kurniawan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved