5 Komisioner KPU Palembang Tersangka

Jadi Saksi 5 Komisioner KPU Palembang, Divisi Hukum KPU Sumsel Hepriyadi: Seharusnya Kedaluwarsa

Divisi Hukum KPU Sumsel Sebut Perkara Penetapan Tersangka 5 Komisioner KPU Palembang Seharusnya Kedaluwarsa

Jadi Saksi 5 Komisioner KPU Palembang, Divisi Hukum KPU Sumsel Hepriyadi: Seharusnya Kedaluwarsa
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Hepriyadi, SH MH Anggota Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan 

Divisi Hukum KPU Sumsel Sebut Perkara Penetapan Tersangka 5 Komisioner KPU Palembang Seharusnya Kedaluwarsa

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Hepriyadi, SH MH, anggota Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan mengatakan perkara lima komisioner KPU Kota Palembang terkait yang kini ditetapkan tersangka dugaan Tindak Pidana Pemilu, seharusnya kedaluwarsa.

"Sesuai Pasal 484 UU Pemilu No 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa perkara ini seharusnya kedaluwarsa. Perkara ini sudah diputus sebelum tahapan rekapitulasi tingkat nasional. Ini saya jadi saksi lagi diperiksa di Polresta," tegas Hepriyadi bersama Ketua KPU Sumsel Dra Kelly Mariana selaku saksi ikut diperiksa Tim Penyidik Sentra Gakumdu di Aula Cendrawasih Polresta Palembang, Sabtu (15/6/2019).

Pria yang sehari-harinya berprofesi sebagai advokat tergabung dalam DPC Peradi Palembang ini menjelaskan bunyi Pasal 484 UU Pemilu No 7 Tahun 2017.

1. Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pernilu secara nasional.

BREAKING NEWS: Satreskrim Polresta Palembang Tetapkan 5 Tersangka Komisioner KPU Kota Palembang

BREAKING NEWS: Yetty Oktarina Komisioner KPU Palembang Ditetapkan Tersangka, Ini Kasusnya!

Kronologi Penetapan Tersangka 5 Komisioner KPU Kota Palembang oleh Polresta Palembang

5 Komisioner KPU Palembang Ditetapkan Tersangka, Satreskrim Polresta Palembang Periksa Saksi-saksi

2. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, dan Peserta Pemilu pada hari putusan pengadilan dibacakan.

"Mohon dukungan doa dan supportnya yo kawan-kawan media untuk KPU Kota Palembang karena mereka sudah melakukan yang terbaik untuk berjalannya proses demokrasi di Kota Palembang," ujar Kelly.

Kelima komisioner KPU Kota Palembang itu yakni Ketua KPU Palembang H Eftiyani SH, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Syafarudin Adam, Divisi Hukum dan Pengawasan A Malik Syafei MH, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM DR Yetty Oktarina, dan Divisi Teknis Penyelenggaraan Alex Barzili SSi.

Halaman
12
Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved