5 Komisioner KPU Palembang Tersangka

Ditetapkan Jadi Tersangka, Eftiyani: Kami tidak Punya Niat Menghilangkan Hak Pilih Warga Negara

Ditetapkan Jadi Tersangka, Eftiyani: Kami tidak Punya Niat Menghilangkan Hak Pilih Warga Negara

Ditetapkan Jadi Tersangka, Eftiyani: Kami tidak Punya Niat Menghilangkan Hak Pilih Warga Negara
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Lima Komisioner KPU Kota Palembang dari kiri: Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Syafarudin Adam, Divisi Hukum dan Pengawasan A Malik Syafei MH, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM DR Yetty Oktarina, Ketua KPU Palembang H Eftiyani SH, dan Divisi Teknis Penyelenggaraan Alex Barzili SSi. 

Eftiyani: Kami tidak Punya Niat Menghilangkan Hak Pilih Warga Negara

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Meski telah resmi ditetapkan statusnya sebagi tersangka, kelima komisioner KPU Kota Palembang periode 2018-2023 ini menyatakan siap mengikuti proses hukum.

Bahkan Ketua KPU Palembang H Eftiyani SH ketika Sripoku.com meminta konfirmasi dengan santai dan tersenyum menjawab setiap pertanyaan yang ditayakan.

"Iyo ini kakak abis dari kondangan. Dak apo apo dek, kita ikuti proses hukum ini.

Kami berlima meyakini bahwa kami tidak melanggar undang-undang pemilu.

Kami tidak punya niat sedikitpun menghilangkan hak pilih warga negara.

Kalaupun kamu saat ini berlima ditetapkan sebagai tersangka, kita ikuti saja proses hukumnya sampai di pengadilan," ungkap Eftiyani didampingi komisioner KPU Kota Palembang lainnya Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Syafarudin Adam, Divisi Hukum dan Pengawasan A Malik Syafei MH, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM DR Yetty Oktarina, dan Divisi Teknis Penyelenggaraan Alex Barzili SSi, Sabtu (15/6/2019).

Berawal dari adanya temuan Bawaslu Kota Palembang dan dilaporkan ke Polresta Palembang pada 22 Mei 2019, dengan laporan Polisi No.Pol : LPB/1105/V/2019/SUMSEL/RESTA, 5 Komisioner KPU Kota Palembang ditetapkan tersangka oleh Satreskrim Polresta Palembang, pada 11 Juni 2019 lalu.

Mereka diduga telah melakukan perkara tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam primer Pasal 510 subsideir pasal 554 UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dilaporkan oleh M Taufik, SE, M.Si (Ketua Bawaslu Kota Palembang).

Halaman
123
Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved