Ini alasan Pemprov Tak Anggarkan Dana Transportasi Haji Bagi Pejabat/Aparatur Sipil Negara (ASN)

Meski tak dibiayai APBD namun sejumlah pejabat/Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kata Permana tetap ada yang berangka

Ini alasan Pemprov Tak Anggarkan Dana Transportasi Haji Bagi Pejabat/Aparatur Sipil Negara (ASN)
ist
ilustrasi jamaah haji 

Laporan wartawan Sripoku.com, Rahmaliyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak menganggarkan dana transportasi haji pada tahun ini. Pasalnya, Terlambatnya proses pengajuan anggaran sementara pada 5 Desember 2018 lalu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sudah ketok palu.

"Tahun ini untuk yang dibiayai APBD belum ada," ungkap Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Sumsel, Permana, Jumat (14/6/2019)

Meski tak dibiayai APBD namun sejumlah pejabat/Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kata Permana tetap ada yang berangkat melaksanakan ibadah haji.

Pembunuhan di Showroom Motor Rizky Banyuasin Direkonstruksi, Istri Andina Berteriak Lihat Suaminya

Begini Penjelasan Bank Syariah Terkait Isu Ramai-Ramai Tarik Dana Haji

"Kalau pegawai Pemprov tidak terdeteksi karena pribadi dan rata-rata ONH plus dan diam-diam. Sementara untuk berangkat Umroh ada salah seorang staf ahli di Pemprov Sumsel," ujarnya.

Permana menambahkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tak melarang pegawai Pemprov jika ada ingin melaksanakan ibadah haji. Asalkan mengajukan izin cuti untuk ibadah haji yang diajukan langsung ke Gubernur.

Suhartini Bermimpi di Kuburan Vera Oktaria Ramai, Ternyata Firasat Kalau Prada DP akan Datang

 

"Prosesnya nanti dilanjutkan ke BKD terkait perihal cuti," ujarnya.

Sementara itu, untuk program pemberangkatan ibadah umroh bagi ASN/pegawai berprestasi, anggarannya baru akan diajukan pada APBd perubahan.

"Nanti sesuai badget di Kemenag ongkosnya paling tambah uang saku. Ini baru akan diajukan APBD perubahan ya kalau di ACC, klo tidak tahun berikutnya.

Sekarang data siapa saja yang akan berangkat masih di OPD masing-masing yang sudah ada dari Diknas dan BPMPD Sementara, Kades dan guru teladan lainnya belum lapor," tutup Permana.(cr26)

Penulis: Rahmaliyah
Editor: Budi Darmawan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved