Pemilu 2019

Polda Sumsel dan Kodam II Sriwijaya Siap Amankan Proses Sidang Perselisihan Hasil Pemilu

Sidang perselisihan hasil pemilihan legislatif dan eksekutif akan digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Polda Sumsel dan Kodam II Sriwijaya Siap Amankan Proses Sidang Perselisihan Hasil Pemilu
SRIPOKU.COM/HARIS WIDODO
Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs Zulkarnain Adinegara dan Pangdam II/Swj Mayjen TNI Irwan, S.I.P., M. Hum menjawab keterangan wartawan setelah memimpin apel di halaman Mapolda Sumsel, Kamis (13/6/2019). 

Polda Sumsel dan Kodam II Sriwijaya Siap Amankan Proses Sidang Perselisihan Hasil Pemilu

Laporan wartawan Sripoku.com, Haris Widodo

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Jajaran Polda Sumsel dibantu Kodam II Sriwijaya dan aparat keamanan lainnya siap melakukan pengamanan di wilayah Sumatera Selatan, terkait proses sidang perselisihan hasil pemilu 2019.

Sidang perselisihan hasil pemilihan legislatif dan eksekutif akan digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Sementara Polda Sumsel dan aparat keamanan lainnya akan fokus melakukan pengamanan di Kampus Universitas Sriwijaya, Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, karena di kampus ini akan digelar video conference jalannya sidang hingga hasil sidang yang akan diumumkan pada 28 Juni 2019.

“Untuk pengamanan perselisihan pemilu pada tahun ini kita bersinergi berama TNI. Dan acaranya tersebut berlangsung melalui video conference dari pusat,” ujar Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs Zulkarnain Adinegara kepada Sripoku.com, Kamis (13/6/2019).

Wako Pagaralam Minta Masyarakat tidak Ada Gerakan ke MK, Terkait Sidang Hasil Pemilu di MK

Prabowo Subianto Minta Para Pendukungnya tak Demonstrasi di MK Saat Sidang Sengketa Hasil Pilpres

Gugatan Prabowo Bisa Dikabulkan MK dan Jadi Presiden RI, Tim Hukum BPN Miliki Alat Bukti Cukup Valid

"Jika ada peristiwa kerusuhan pada saat sidang nanti maka pengamanan tersebut sesuai SOP kita, tanpa melukai mereka," tambah Kapolda.

Untuk wilayah Sumatera Selatan, gugatan yang diajukan ke MK sebanyak 27 kasus, meliputi 2 kasus DPR RI, 4 Kasus DPRD Provinsi dan 21 kasus DPRD kabupaten/kota.

Penulis: Haris Widodo
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved