Pilkada Serentak 2020

Pilkada Serentak 2020 Bakal Diikuti 270 Daerah, Kemendagri Terbitkan Pedoman Penyusunan APBD 2020

Pilkada Serentak Bakal Diikuti 270 Daerah, Kemendagri Terbitkan Pedoman Penyusunan APBD 2020. Rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota

SRIPOKU.COM/ANTONI AGUSTINO
Pilkada Serentak 2020 

Pilkada Serentak 2020 Bakal Diikuti 270 Daerah, Kemendagri Terbitkan Pedoman Penyusunan APBD 2020

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, menjelaskan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang akan diselenggarakan pada Tahun 2020 akan diikuti oleh 270 Daerah.

"Tahun 2020 Pilkada akan diikuti 270 daerah," kata Bahtiar di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Ke-270 daerah itu rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya.

"Kota Makassar akan diulang Pemilihan Walikotanya karena pada 2018 ada calon tunggal yang dikalahkan kotak kosong," terang Bahtiar.

Tunggu Pangajuan dan Pengesahan, Kab Pali Bakal Menggelar Pilkada Serentak

Ternyata Kijang Miliki Singkatan, Berikut 12 Singkatan yang Familiar dan Sering Didengar

Herman Deru Ajak Para Gubernur di Pulau Sumatera Tingkatkan Kerjasama di Wilayah Belajasumba

Viral Pernikahan Mahal, Polwan Dilamar dengan Uang Rp 300 Juta, Barang Mewah hingga 1 Ekor Kuda!

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar (SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ, HANDOUT)

Pilkada serentak 2020 merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015.

Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Hal itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan, dengan dikeluarkannya Permendagri tersebut, diharapkan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadikan rujukan dalam penyusunan APBD Tahun 2020.

"Diharapkan agar Pemda dan DPRD mempedomani Permendagri tesebut dalam penyusunan APBD Tahun 2020," kata Bahtiar.

Sosialisasi Permendagri tersebut difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri yang rencananya akan dilaksanakan pada 18 Juni 2019 di Jakarta.

"Akan segera disosialisasikan dalam waktu dekat, yaitu 18 Juni 2019," kata Bahtiar.

Regulasi dalam Permendagri tersebut menjadi instrumen Kemendagri dalam memberikan bimbingan dan evaluasi perencanaan APBD tahun Anggaran 2020 yang sedang disusun oleh Pemda dan DPRD. (rel)

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved