Tunggu Pangajuan dan Pengesahan, Kab Pali Bakal Menggelar Pilkada Serentak

Kabupaten PALI (Panukal Abab Lematang Ilir) pada Tahun 2020 mendatang, bakal menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dengan 7 Kabupaten/k

Tunggu Pangajuan dan Pengesahan, Kab Pali Bakal Menggelar Pilkada Serentak
Dok/Sripoku.com
Ketua KPUD PALI, Fikri saat memperlihatkan surat suara tahapan Pilkada Tahun 2019 lalu. 

Laporan Wartawan Sripoku.com, Reigan Riangga 

SRIPOKU.COM, PALI -- Kabupaten PALI (Panukal Abab Lematang Ilir) pada Tahun 2020 mendatang, bakal menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dengan 7 Kabupaten/kota lain di Sumatera Selatan, Rabu (12/6/2019).

Dari itu, berbagai persiapan dilakukan pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) PALI guna menyambut pesta demokrasi tersebut.

Bahkan, diperkirakan minggu depan pihak KPUD PALI bakal mengajukan anggaran untuk pelaksanaan pilkada langsung ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PALI.

Ketua KPUD PALI, Fikri Ardiansyah mengatakan, saat ini pihaknya dalam hal ini Divisi Program dan Data sedang menyusun anggaran yang bakal diajukan ke Pemkab PALI.

Gaji Ke 13 ASN Segera Cair, Nominalnya Sama Dengan Gaji Pokok

Bagi Pemilik SIM Mati Saat Libur Bersama Lebaran, Dapat Mengajukan Perpanjangan, Ini Waktunya

Digugat Para Mantan Pemain Soal Gaji, Manajemen Sriwijaya FC Jalani Sidang Perdana di PN Palembang

"Saat ini anggarannya belum diajukan, karena masih tahap penyusunan dan akan dibahas di internal KPUD PALI dulu," ungkap Fikri, Rabu.

Menurut dia, setelah pihaknya melakukan pembahasan, lalu diajukan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) kemudian diteruskan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas dan disahkan.

"Untuk anggaran pilkada disuatu daerah murni menggunakan anggaran di daerah yang melaksanakan pilkada. Makanya pengajuan anggaran itu langsung ke pemerintah daerah dan dibahas di DPRD," jelas dia.

Selain itu, kata Fikri, dalam penyusunan anggaran pilkada, pihaknya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 44 tahun 2015 yang diperbaharui ke Permendagri No 51 tahun 2017 tentang pilkada langsung.

"Jadi saat ini kita masih mengacu pada Pemendagri dan Peraturan KPU serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) belum ada aturan yang baru," jelasnya.

Setelah anggaran diajukan dan disetujui, maka, jelas Fikri, pihaknya langsung melakukan tahapan persiapan untuk gelaran pilkada langsung.

"Kita perkirakan pada September mendatang tahapan persiapkan. Lalu pada Januari mulai masuk ke tahapan pilkada seperti penerimaan pendaftaran bakal calon dan lainnya. Dua bulan berikutnya tahapan kampanye dan pada September pelaksanaan pilkada," jelas dia.(cr2)

Penulis: Reigan Riangga
Editor: Budi Darmawan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved