Pemilu 2019

Tim Advokasi PKS Berencana Pidanakan Komisioner KPU Sumsel dan Lapor DKPP RI, Diduga Lakukan Hal Ini

Tim advokasi DPP PKS berencana melaporkan komisioner KPU Provinsi Sumsel atas dugaan tindak pidana pemalsuan akta dan juga lapor pelanggaran kode

Tim Advokasi PKS Berencana Pidanakan Komisioner KPU Sumsel dan Lapor DKPP RI, Diduga Lakukan Hal Ini
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ, HANDOUT
Komisioner KPU Sumsel menyimak keterangan saksi Aulia Rahman SH MH pada persidangan Bawaslu RI, Senin (10/6/2019). 

Tim Advokasi PKS Berencana Pidanakan Komisioner KPU Sumsel dan Lapor DKPP, Diduga Lakukan Kebohongan Publik di Sidang Bawaslu RI

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Tim advokasi DPP PKS berencana melaporkan komisioner KPU Provinsi Sumsel atas dugaan tindak pidana pemalsuan akta dan juga lapor pelanggaran kode kehormatan penyelenggara pemilu ke DKPP RI.

"Sidang Bawaslu RI dengan agenda mendengarkan jawaban terlapor, pengesahan bukti terlapor dan mendengarkan saksi terlapor dari pagi jam 10-an baru selesai jelang maghrib," ujar anggota tim advokasi DPP PKS, M Ridwan Saiman SH MH, Selasa (11/6/2019).

"Kami merasa Komisioner KPU Sumsel melakukan kebohongan publik yang menyebut kami dari PKS saat acara rekapitulasi di KPU Empatlawang hanya memiliki bukti file foto handphone."

"Ini akan kami kaji apakah cukup unsur untuk dilaporkan dalam tindak pidana dan DKPP. Karena sudah kelewatan luar biasa," kata M Ridwan Saiman lagi.

Ridwan menjelaskan dokumen DA1 yang ditampilkan KPU di persidangan Bawaslu RI berbeda dengan DA1 yang dipegang PKS.

Hadapi Sidang Gugatan Prabowo-Sandi di MK, Sejumlah Alat Bukti Ini yang Disiapkan KPU Sumsel

Ketua KPU Palembang Eftiyani Mengaku Telah Di-BAP Gakumdu Terkait Laporan Bawaslu tak Laksanakan PSU

Hanya 1 Bulan, Jangan Sampai Lewat, Ini 3 Catatan Waktu Untuk Menjalankan Puasa Syawal 1440H

Ketua Presidium P3KPU Berharap 2020 Terbentuk Palembang Ulu

Raffi Ahmad Liburan ke Australia, Outfit Nagita Slavina Buat Geleng Kepala, Harga Syalnya Segini?

Padahal Dokumen DA1 milik PKS sendiri sudah disandingkan dengan DA1 yang dipegang Partai Golkar.

Tim advokasi DPP PKS resmi mengajukan gugatan ke Bawaslu RI di Jakarta, dengan terlapor pihak KPU Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan KPU Empatlawang dengan tuduhan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

“Kita mengetahui ada perbedaan angka perolehan suara partai Nasdem pada DB1 dan DA1. Saksi kita di KPU Empat Lawang dan KPU Sumsel meminta KPU untuk melakukan persandingan dokumen DA1 dan DB1, namun KPU tidak mau sehingga kursi DPR RI untuk PKS hilang, sehingga kami lapor ke Bawaslu RI, padahal dalam."

Halaman
1234
Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved