Berita Palembang

Santunan Rp 36 Juta untuk 25 Orang Petugas KPPS Meninggal Dunia Masih Tunggu Revisi Anggaran KPU

Santunan Rp 36 Juta per orang untuk 25 petugas penyelenggara pemilu ditingkat KPPS meninggal masih tunggu Revisi Anggaran KPU

Santunan Rp 36 Juta untuk 25 Orang Petugas KPPS Meninggal Dunia Masih Tunggu Revisi Anggaran KPU
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Ketua KPU Provinsi Sumsel Dra Kelly Mariana 

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Kabar bakal adanya santunan sebesar Rp 36 juta per orang untuk 25 petugas penyelenggara pemilu di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemilu (KPPS) atau TPS yang meninggal dunia di Sumsel hingga kini masih belum terealisasi.

"Sebenarnya sudah diputuskan oleh Menteri Keuangan bahwa santunan itu ada yang besarannya itu Rp 36 juta per orang. Tetapi anggarannya itu adalah anggaran hasil revisi dari anggaran yang sudah ada di KPU. Sampai saat ini revisi itu belum selesai," ungkap Ketua KPU Provinsi Sumsel Dra Kelly Mariana, Sabtu (1/6/2019) malam.

Kelly menegaskan jika anggaran tersebut bukanlah dana segar baru yang diberikan langsung oleh Menteri Keuangan.

"Jadi anggarannya itu bukan dana segar baru yang diberikan langsung oleh Menteri Keuangan, tetapi anggaran yang masih ada di KPU. Misalnya anggaran sisa, atau anggaran yang tidak terpakai itu akan direvisi. Dana yang direvisi dikumpulkan sejumlah total berapa orang yang meninggal dunia," jelasnya.

Ketua KPU Sumsel Dra Kelly Mariana saat ditemui di Kantor KPU Kota Palembang, Kamis (2/5/2019)
Ketua KPU Sumsel Dra Kelly Mariana saat ditemui di Kantor KPU Kota Palembang, Kamis (2/5/2019) (SRIPOKU.COM/HARIS WIDODO)

Menurut Kelly Mariana, para petugas pemilu yang meninggal dunia tersebut mayoritas bertugas di tingkat KPPS, diduga karena kelelahan, sakit atau kecelakaan selama bertugas.

Teteskan Air Mata saat SBY Bisikan Kalimat Cinta, Begini Detik-detik Ani Yudhoyono Meninggal Dunia

Ditinggal Mati Suami, 5 Artis Janda Ini Ogah Menikah Kedua Kalinya, No 4 Ditinggal Karena Kecelakaan

Sementara KPU Provinsi Sumatera Selatan juga telah menerima hasil audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) peserta Pemilu 2019 dari 16 Kantor Akuntan Publik (KAP).

Setelah KAP menyerahkan seluruh laporan kepada KPU Sumsel , maka KPU Sumsel akan menyampaikan hasil audit laporan tersebut kepada peserta pemilu.

“Hari ini sudah kita serahkan ke Partai Politik dan DPD , terakhir tadi PDIP dan Perindo, jadi kita tidak lagi menghitung nilai diaudit dana kampanye itu,” kata Kelly Mariana.

Diaudit dana kampanye tersebut menurutnya, KPU Sumsel hanya mengeluarkan resume hasil audit yang bahasa kesimpulannya patuh atau tidak patuh.

“Ada yang patuh dengan catatan misalnya, nanti akan kita umumkan selama 10 hari kedepan ditempel di papan pengumuman dan website KPU Sumsel,” terangnya.

Selain itu isi hasil audit LPPDK itu biasanya terkait dengan hal-hal teknis terkait dana kampanye seperti kepatuhan ketepatan waktu menyampaikan laporan dan sumber-sumber dana.

Lalu Sumber-sumber yang diperoleh itu sesuai ketentuan atau tidak, jumlah penerimaan pembelanjaan sesuai ketentuan atau tidak.
Untuk Audit dana kampanye ini , KPU Sumsel berkerjasama dengan 16 Kantor Akuntan Publik (KAP) dimana satu parpol satu KAP.

“Udah mulai besok, (hari ini, Minggu (2/6/2019), kita umumkan selama 10 hari, kita tempel,“ pungkasnya. 

Gubernur Sumsel Perbolehkan ASN Mudik Pakai Kendaraan Dinas, Herman Deru: Silakan Izin ke Sekda

Ketupat Daun Pandan dan Daun Kelapa di Pasar Lemabang Palembang, Jadi Buruan Warga Jelang Lebaran

Orangtuanya Cerai, Ini yang Dilakukan Rizky Febian saat Idul Fitri Nanti, Bersama Sule atau Lina?

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: pairat
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved