Berita Muaraenim

Sangat Meresahkan Hingga Didemo Warga, Bupati Muaraenim Stop Angkutan Batubara PT GPP

Karena sudah sangat meresahkan terutama warga tiga desa Bupati Muaraenim, meminta PT Ganendra Pasopati Prawara (GPP) untuk menghentikan operasional an

Sangat Meresahkan Hingga Didemo Warga, Bupati Muaraenim Stop Angkutan Batubara PT GPP
SRIPOKU.COM/ARDANI ZUHRI
Karena sudah sangat meresahkan terutama warga tiga desa yakni Muara Harapan, Harapan Jaya dan Saka Jaya, meminta Bupati Muaraenim menghentikan operasional angkutan batubara PT Ganendra Pasopati Prawara (GPP) melintas di jalan Kabupaten Muaraenim, dihalaman kantor Bupati Muaraenim, Selasa (21/5). 

Laporan Wartawan Sripoku.com, Ardani Zuhri 

SRIPOKU.COM, MUARAENIM,---Karena sudah sangat meresahkan terutama warga tiga desa yakni Muara Harapan, Harapan Jaya dan Saka Jaya, Bupati Muaraenim, meminta PT Ganendra Pasopati Prawara (GPP) untuk menghentikan operasional angkutan batubara melintas di jalan Kabupaten Muaraenim, Selasa (21/5/2019).

Aksi demo perwakilan warga tiga desa yang diwakili Kades masing-masing dan tokoh masyarakat melakukan orasi dan berkumpul dihalaman Kantor Bupati Muaraenim.

Setelah itu perwakilan warga diterima langsung oleh Bupati Kabupaten Muaraenim Ir H Ahmad Yani MM, Wakil Bupati H Juarsah SH, Asisten 1 Drs Teguh Jaya MM, Kepala Dinas Perhubungan H Riswandar SH MH, perwakilan manajemen PT GPP, Polres Muaraenim dan Dandim 0404 Muaraenim serta instansi yang terkait.

perwakilan warga diterima langsung oleh Bupati Kabupaten Muaraenim Ir H Ahmad Yani MM, Wakil Bupati H Juarsah SH, Asisten 1 Drs Teguh Jaya MM, Kepala Dinas Perhubungan H Riswandar SH MH, perwakilan manajemen PT GPP, Polres Muaraenim dan Dandim 0404 Muaraenim serta instansi yang terkait.
perwakilan warga diterima langsung oleh Bupati Kabupaten Muaraenim Ir H Ahmad Yani MM, Wakil Bupati H Juarsah SH, Asisten 1 Drs Teguh Jaya MM, Kepala Dinas Perhubungan H Riswandar SH MH, perwakilan manajemen PT GPP, Polres Muaraenim dan Dandim 0404 Muaraenim serta instansi yang terkait. (SRIPOKU.COM/ARDANI ZUHRI)

Menurut tokoh masyarakat Desa Muara Harapan Nazarudin (55) bahwa pihaknya sudah resah dan menolak dengan melintasnya truk angkutan batubara yang melintas pemukiman warga. Sebab selain akan merusak jalan, tentu berdebu dan membuat bising.

Bahkan semenjak adanya angkutan batubara, beberapa warganya harus berurusan dengan hukum karena dipidanakan oleh pihak perusahaan seolah-olah masyarakat yang menganggu aktifitas perusahaan, padahal sebaliknya, sejak keberadaan mereka hidup warga sudah tidak tenang lagi.

"Tolong kepada perusahaan dan pihak terkait, jangan benturkan kami dengan aparat, sehingga kami dipidanakan. Tolong nasib kami pak Bupati," katanya.

Masih dikatakan Nazarudin, dilapangan perusahaan masih berpegang dengan dispensasi Bupati Muaraenim yang lama, padahal dengan Keputusan Gubernur Sumsel yang baru, seharusnya Dispensasi itu gugur dengan sendirinya karena berlawanan dengan Pergub. Dengan adanya payung hukum tersebut, supaya aparat terkait untuk tidak ragu-ragu lagi melakukan tindakan, jangan sampai masyarakat melakukan tindakan sendiri yang bisa terpancing ke anarkis.

Acuhkan Pergub Sumsel, Sopir Truk Batubara Kembali Paksa Melintas di Jalan Muaraenim, Warga Kesal!

Angbara Ganggu Jalan Umum, Warga Tanah Abang PALI Desak Perusahaan Batubara Bangun Fly Over

"Perusahaan ini ngeyel, sudah dibantu melepaskan belasan truk angkutan batubara, tetapi malah besoknya diulangi. Kami bukan orang bodoh dan seenaknya dipermainkan,mau minta lebih dan terus menerus," tukasnya didampingi Kades Muara Harapan Duel Sambiyono.

Sedangkan Bupati Muaraenim Ahmad Yani, setelah melihat data- data, masukan dan informasi dari masyarakat, akhirnya mengambil kesimpulan meminta kepada PT GPP untuk sementara waktu untuk tidak lagi mengangkut batubara melintasi jalan Kabupaten karena sudah meresahkan warga dan aturannya sudah jelas.

Warga Muara Lawai Menggelar Demo Tolak Keberadaan Terminal Batubara

Jelang Sahur, Warga Lahat Heboh dengan Penemuan Sesosok Mayat di Rel KA dengan Kondisi Mengenaskan

Namun jika pihak perusahaan masih ingin mengeluarkan batubara, bisa melintasi jalan Kabupaten (jalan lintas kota Muaraenim) dan sedikit jalan lintas Sumatera, namun syaratnya harus ada izin Gubernur Sumsel.

"Saya ingin rapat ini dihadiri oleh manajemen PT GPP yang bisa mengambil keputusan, tetapi ternyata yang dikirim tidak bisa mengambil keputusan. Jadi kesimpuan rapat ini, kami atas nama Pemerintah Kabupaten Muaraenim meminta aktivitas armada angkutan batubara PT GPP dihentikan untuk sementara,” Tegas Bupati.(ari)

Penulis: Ardani Zuhri
Editor: Budi Darmawan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved